JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan kesiapan mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan sekaligus memastikan semakin banyak masyarakat terhubung dengan ekosistem keuangan formal.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan serta meminta beberapa bank, termasuk BRI, mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Dalam implementasinya, pemerintah juga mempersiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Penggunaan QRIS juga menjadi salah satu bagian dari penguatan ekosistem transaksi digital tersebut.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan, BRI siap mendukung arahan Presiden tersebut. Perseroan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasinya.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery.
Menurut Hery, perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah.
Dengan semakin banyak masyarakat terkoneksi dengan sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah ke depan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.
Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Menko Perekonomian bahwa berbagai program pemerintah ke depan dapat disalurkan melalui rekening yang dipersiapkan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah dalam rapat tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen dan tingkat literasi mencapai 69,57 persen.
Sebagai bank dengan fokus utama pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI memiliki kapabilitas serta infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses layanan keuangan hingga ke berbagai wilayah Indonesia.
Hingga akhir triwulan II 2026, tercatat BRI memiliki 131 juta nasabah individual.
Kapabilitas tersebut ditopang oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa, serta ekosistem digital melalui super app BRImo yang hingga Triwulan II 2026 telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna.
Kombinasi jaringan fisik, agen, dan kanal digital tersebut menjadi kekuatan BRI untuk menjangkau masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.
Menurut Hery, perluasan akses harus diikuti dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan serta semakin terbiasa bertransaksi secara digital.
Dengan demikian, kepemilikan rekening diharapkan menjadi pintu masuk masyarakat menuju layanan keuangan yang lebih luas. Mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga pada tahap selanjutnya memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan profil masing-masing nasabah.
Lebih jauh, Hery menilai perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Semakin luas masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar pula peluang membangun aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan terdigitalisasi.
Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan dana, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rekam jejak transaksi yang pada akhirnya mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Di sisi lain, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital. Pemerintah sendiri menyampaikan penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.
“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Hery. ***
