PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) terkait lambatnya penyerapan belanja modal. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran fisik dinas ini baru menyentuh angka 5,56 persen. Terendah di antara OPD mitra kerja Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyebut rendahnya realisasi ini sebagai akibat dari persoalan teknis dan belum rampungnya penyusunan dokumen anggaran.
“Tahapan perubahan 2025 saja belum selesai. Pembahasan RKA juga belum berjalan jadi wajar jika pelaksanaan di lapangan masih minim,” katanya, Selasa (29/7).
Ia mengungkapkan bahwa Dinas TPHP mengelola anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp300 miliar yang naik menjadi lebih dari Rp350 miliar usai perubahan APBD. Namun, belanja modal yang seharusnya mendukung program pertanian produktif, baru terserap 2,5 persen.
“Belanja modal itu penting. Ada pengadaan alat mesin pertanian, bibit, dan pupuk yang dibutuhkan petani,” tegasnya.
Kegiatan non-operasional yang melibatkan banyak pihak, menurutnya, kerap memperlambat pelaksanaan.
“Kegiatan di sana kan banyak di luar operasional jadi butuh kerjasama lintas pihak ini yang kadang menghambat percepatan,” terangnya.
Meski begitu, ia masih optimis capaian belanja modal bisa dikejar pada semester kedua. Beberapa kegiatan pengadaan yang tak memerlukan proses panjang, kata dia, masih bisa diselesaikan tepat waktu.
“Kalau hanya pekerjaan lanjutan atau pengadaan alat saja, waktunya masih bisa terkejar. Kita masih punya lima bulan lagi, asal manajemen programnya tepat,” ucap Siti.
Sebagai perbandingan, rata-rata serapan fisik di kabupaten/kota se-Kalteng sudah mencapai 28,37 persen. DPRD berharap Dinas TPHP segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak semakin tertinggal dari OPD lainnya. (*afa/kpg)