PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon menegaskan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng tetap akan berjalan, meskipun terdapat keterbatasan anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun ini.
Itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kalteng bersama Dinas PUPR Kalteng yang membahas pagu anggaran dan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur jalan di daerah. Dalam rapat tersebut, ia memastikan tidak ada penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran secara signifikan.
“Kita sudah bahas bersama PUPR. Tidak ada perubahan pada angka pagu anggaran, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak ada pergeseran,” jelasnya, Rabu (25/6).
Namun demikian, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalteng itu mengungkapkan, terdapat beberapa proyek yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya dalam tahun anggaran ini. Untuk itu, DPRD dan Dinas PUPR telah menyepakati mekanisme penyelesaian fisik oleh kontraktor, sementara sisa pembayaran akan dialokasikan dalam anggaran tahun depan.
“Silakan bagi kontraktor yang menyanggupi menyelesaikan fisik, tapi pembayarannya kekurangan dianggarkan untuk tahun depan. Ini sudah kita sepakati bersama,” katanya.
Lohing menambahkan, dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan, hanya sekitar 20 persen saja yang kontraktornya sanggup menyelesaikan proyek dengan sistem pembayaran tunda.
“Artinya hanya 20 persen yang siap melanjutkan fisik tahun ini dan dibayarkan tahun depan. Sisanya, sekitar 80 persen, hanya akan menyelesaikan sesuai besaran anggaran yang tersedia saat ini,” ungkapnya.
Meskipun terjadi efisiensi anggaran, DPRD memastikan proyek-proyek prioritas tetap terlaksana.
“Apa yang sudah tertuang di dalam rencana kerja PUPR Kalteng itu kita bahas dan kita pastikan tetap berjalan sesuai kesanggupan dan efisiensi yang ada,” tutup Lohing.(hfz)