PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kian mengkhawatirkan. Dari 1.487 titik api (hotspot) yang tercatat mengepung Pulau Kalimantan, sebanyak 767 titik berada di wilayah Kalteng. Kondisi ini mendorong DPRD Kalteng mendesak pemerintah provinsi segera mengamankan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD Perubahan 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta Pemprov Kalteng memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan dana penanggulangan karhutla. Menurutnya, anggaran tersebut penting untuk memastikan penanganan kebakaran dan dampak kabut asap bisa dilakukan cepat ketika kondisi di lapangan semakin memburuk.
Desakan itu disampaikan di tengah kabut asap yang mulai pekat dan memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, mobilitas, hingga jalur transportasi.
Freddy menilai Kalteng yang menyumbang lebih dari separuh jumlah hotspot di Pulau Kalimantan harus memiliki langkah mitigasi yang terencana dan terpadu.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu,” tegas Freddy Ering dalam keterangannya baru-baru ini.
Dia mengakui dukungan pemerintah pusat, baik berupa penyediaan sarana maupun bantuan biaya operasional, tetap dibutuhkan dalam menghadapi karhutla. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat Pemprov Kalteng lengah.
Menurut Freddy, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai sebagai langkah antisipasi sekaligus mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi.
Hal itu menjadi perhatian dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026 yang saat ini sedang berlangsung.
Freddy meminta pihak eksekutif dan legislatif memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan dana darurat, termasuk memastikan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan alokasi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tidak dipangkas secara signifikan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalteng itu berharap besaran anggaran penanggulangan bencana tetap mendekati pagu APBD murni 2026.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 ini, kami meminta agar besaran anggarannya diupayakan tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar,” ungkapnya.
Freddy berharap dukungan anggaran yang proporsional dapat mencegah persoalan pendanaan menjadi kendala saat penanganan karhutla berlangsung di lapangan.
Dengan anggaran yang tersedia, proses penanggulangan bencana, termasuk pemadaman api, diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal.
“Dengan demikian, proses penanggulangan bencana dan pemadaman api dapat berjalan dengan cepat dan maksimal,” pungkasnya. (her)
