“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif. Dampaknya bukan hanya pada komunikasi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Okki menambahkan, transformasi digital yang saat ini terus didorong pemerintah harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendukung. Program digitalisasi pelayanan publik, pendidikan berbasis teknologi, hingga pengembangan UMKM akan sulit berjalan optimal apabila masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan jalan, jembatan, maupun fasilitas fisik lainnya. Konektivitas digital juga menjadi indikator penting dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Karena itu, DPRD Kalteng mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten dan kota, serta perusahaan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas cakupan jaringan internet hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menjadi blank spot.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan. Semua warga Kalimantan Tengah harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi agar pembangunan berjalan lebih inklusif dan manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” tegasnya. (zia/ans/kpg)
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif. Dampaknya bukan hanya pada komunikasi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Okki menambahkan, transformasi digital yang saat ini terus didorong pemerintah harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendukung. Program digitalisasi pelayanan publik, pendidikan berbasis teknologi, hingga pengembangan UMKM akan sulit berjalan optimal apabila masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan jalan, jembatan, maupun fasilitas fisik lainnya. Konektivitas digital juga menjadi indikator penting dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Karena itu, DPRD Kalteng mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten dan kota, serta perusahaan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas cakupan jaringan internet hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menjadi blank spot.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan. Semua warga Kalimantan Tengah harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi agar pembangunan berjalan lebih inklusif dan manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” tegasnya. (zia/ans/kpg)
