PALANGKA RAYA– Ketua DPRD
Provinsi Kalteng Wiyatno meminta paket proyek pembangunan infrastruktur tahun
2020 yang tidak masuk penyesuaian anggaran, pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19,
agar tetap terus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan
melakukan pelelangan paket proyek.
“Disaat seperti
ini,
pencegahan dan penanganan Covid-19 memang sangat penting, namun program
pembangunan infrastruktur harus tetap dilakukan di Provinsi Kalteng,†ucap
Wiyatno, belum lama ini.
Menurutnya,
pelaksanaan lelang tidak memerlukan banyak orang jadi tidak ada masalah apabila
dilaksanakan mulai dari sekarang. Apabila proses lelang mulai dilaksanakan dan
telah terpilih pemenangnya maka ketika pandemi Covid-19, dinyatakan berakhir di
provinsi ini, paket proyek tersebut harus langsung dikerjakan.
“Perusahaan pemenang
lelang tersebut sudah menyiapkan berbagai kesiapan dan hanya tinggal
melaksanakannya di lapangan,†beber wakil rakyat Kalteng dari Dapil IV meliputi
Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tersebut.
Kata Wiyatno,
keberadaan paket proyek pembangunan pemerintah pun sebenarnya memberikan dampak
positif terhadap perekonomian masyarakat, bahkan salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi, dampak
paket proyek pemerintah itu sangat banyak. Itulah kenapa saya mendorong memulai
pelaksanaan lelang paket proyek yang sudah masuk di APBD tahun 2020, dan tidak
terkena penyesuaian anggaran Covid-19,†imbuhnya.
Politikus PDIP
ini mengaku, mendukung penuh apapun upaya pemerintah dalam mencegah dan
menangani pandemi Covid-19 sekarang ini. Namun dirinya juga merasa perlu
mengingatkan agar pembangunan tetap berlangsung. Sebab, masyarakat di provinsi
ini juga menginginkan program pembangunan tetap berlangsung.
Sebab masih
banyak infrastruktur jalan dan jembatan di daerah-daerah yang perlu diperbaiki
dan dibangun kembali oleh pemerintah. Hal itulah yang mendasari kenapa
paket-paket proyek yang telah dibahas dan disepakati lembaga DPRD dengan tim
Pemprov untuk tahun 2020 sangat perlu dilaksanakan.
“Karena sering
kali kami di DPRD mendapatkan informasi, termasuk pertanyaan dari masyarakat
terkait pembangunan infrastruktur. Jadi, kami menyampaikan aspirasi masyarakat
tersebut kepada eksekutif. Itu kan tugas kami sebagai bagian dari pemerintah
sekaligus mitra eksekutif,†tutup Wiyatno.