PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijadwalkan 17 Februari di Kotawaringin Timur (Kotim) kembali ditunda. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari. Mengungkapkan alasan penundaan ini terjadi setelah adanya audiensi antara pihak pemerintah daerah dengan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang ditunda itu sempat melakukan audiensi terhadap pengurus Badan Gizi Nasional (BGN), jadi mereka tidak berani serta-merta mengiyakan kepada pihak ketiga untuk menyediakan dapur umum,” katanya, Rabu (19/2).
Legislator dari fraksi Gerindra menerangkan, terdapat beberapa yayasan pihak ketiga yang mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi. Namun, izinnya ditolak karena mereka dianggap belum siap baik dari segi modal maupun sumber daya yang ada.
“Jangan sampai kita mengiyakan pihak ketiga, namun ternyata mereka tidak siap. Dan ujung-ujungnya program ini malah tidak dapat terlaksana sesuai harapan,” terangnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.
“Makanan yang disajikan untuk anak-anak sekolah harus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah, baik dari segi gizi maupun kebersihannya,” bebernya.
Terkait penundaan tersebut. Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi dari BGN. Menurut mereka, alasan penundaan ini terkait dengan ketidaksiapan pihak ketiga dalam menyediakan dapur umum yang memenuhi standar operasional.
“Mereka ( pihak ketiga ) tidak serta-merta yang menyediakan dapur ini siap secara modal, yang ada minta (anggaran), ujung-ujungnya hanya menjadi penyelewengan,” tandasnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijadwalkan 17 Februari di Kotawaringin Timur (Kotim) kembali ditunda. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari. Mengungkapkan alasan penundaan ini terjadi setelah adanya audiensi antara pihak pemerintah daerah dengan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang ditunda itu sempat melakukan audiensi terhadap pengurus Badan Gizi Nasional (BGN), jadi mereka tidak berani serta-merta mengiyakan kepada pihak ketiga untuk menyediakan dapur umum,” katanya, Rabu (19/2).
Legislator dari fraksi Gerindra menerangkan, terdapat beberapa yayasan pihak ketiga yang mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi. Namun, izinnya ditolak karena mereka dianggap belum siap baik dari segi modal maupun sumber daya yang ada.
“Jangan sampai kita mengiyakan pihak ketiga, namun ternyata mereka tidak siap. Dan ujung-ujungnya program ini malah tidak dapat terlaksana sesuai harapan,” terangnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.
“Makanan yang disajikan untuk anak-anak sekolah harus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah, baik dari segi gizi maupun kebersihannya,” bebernya.
Terkait penundaan tersebut. Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi dari BGN. Menurut mereka, alasan penundaan ini terkait dengan ketidaksiapan pihak ketiga dalam menyediakan dapur umum yang memenuhi standar operasional.
“Mereka ( pihak ketiga ) tidak serta-merta yang menyediakan dapur ini siap secara modal, yang ada minta (anggaran), ujung-ujungnya hanya menjadi penyelewengan,” tandasnya. (hfz)
