PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dalam memperketat pengawasan terhadap truk bertonase besar yang melintas di ruas Jalan Palangka Raya–Kuala Kurun.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov Kalteng tersebut yakni dengan mengaktifkan kamera pengawas (CCTV) guna memantau dan menindak pelanggaran truk-truk perusahaan yang masuk dalam kategori Over Dimension Over Loading (ODOL).
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, regulasi terkait sebenarnya sudah tersedia, namun selama ini lemahnya penegakan menjadi persoalan utama.
“Saya sebelumnya sudah menanggapi kebijakan pak gubernur, dan saya sangat mendukung. Perda mengenai hal ini sebenarnya sudah ada sejak periode sebelumnya. Hanya saja penegakkannya masih belum optimal,” tegas Okky saat ditemui di gedung dewan, Senin (16/6/2025).
Legislator dari fraksi Golkar itu juga menyoroti pentingnya peran aktif dari perangkat daerah terkait, agar penegakan perda tidak sepenuhnya dibebankan kepada kepala daerah.
“Saya harap jangan hanya pak gubernur yang terus-menerus bergerak sendiri. Setelah adanya inisiatif dari beliau, dinas-dinas teknis harus segera turut andil dan mendukung penuh upaya penegakan aturan ini,” pungkasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dalam memperketat pengawasan terhadap truk bertonase besar yang melintas di ruas Jalan Palangka Raya–Kuala Kurun.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov Kalteng tersebut yakni dengan mengaktifkan kamera pengawas (CCTV) guna memantau dan menindak pelanggaran truk-truk perusahaan yang masuk dalam kategori Over Dimension Over Loading (ODOL).
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, regulasi terkait sebenarnya sudah tersedia, namun selama ini lemahnya penegakan menjadi persoalan utama.
“Saya sebelumnya sudah menanggapi kebijakan pak gubernur, dan saya sangat mendukung. Perda mengenai hal ini sebenarnya sudah ada sejak periode sebelumnya. Hanya saja penegakkannya masih belum optimal,” tegas Okky saat ditemui di gedung dewan, Senin (16/6/2025).
Legislator dari fraksi Golkar itu juga menyoroti pentingnya peran aktif dari perangkat daerah terkait, agar penegakan perda tidak sepenuhnya dibebankan kepada kepala daerah.
“Saya harap jangan hanya pak gubernur yang terus-menerus bergerak sendiri. Setelah adanya inisiatif dari beliau, dinas-dinas teknis harus segera turut andil dan mendukung penuh upaya penegakan aturan ini,” pungkasnya.(hfz)
