PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi I DPRD Kalteng meminta Presidium Pemekaran Provinsi Kotawaringin untuk melengkapi data-data secara cermat dan akurat terkait pemekaran Provinsi Kotawaringin. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP), banyak masukan dari kalangan DPRD Kalteng agar dokumen dan data terkait persiapan pemekaran lebih disempurnakan, sehingga saat rapat gabungan tidak lagi menjadi perdebatan.
Data dan dokumen yang perlu dipersiapkan, yakni terkait kajian wilayah yang dimekarkan dan provinsi induk nantinya. Itu terutama menyangkut soal APBD dan PAD provinsi baru dan induk nantinya.
“Kita meminta dokumen kelengakapan dan data harus sudah clean and clear. Kita saat ini bukan kapasitas untuk menyetujui dan tidak, tetapi syarat yang sudah ditentukan harus benar-benar disiapkan secara akurat,” kata Ketua Komisu I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering, Jumat (15/1).
Dia mengatakan, kajian terkait kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan juga harus ada terkait rencana pemekaran tersebut. Hal itu penting, sehingga provinsi induk dan provinsi baru nanti tidak timpang.
“Kita berikan kesempatan kepada Pemprov Kalteng melengkapi data kemampuan PAD, SDA dan pengelolaan keuangan daerah. Sebab, Pemprov Kalteng yang punya data dan kewenangan melakukan kajian tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, utusan Fraksi Golkar DPRD Kalteng Hj Siti Nafsiah juga menyarankan agar harus ada data terkait kemampuan anggaran daerah.
“Kemampuan anggaran harus ada data yang akurat. Harus yang yang terupdate. Kita tidak ingin hanya direspon di sini saja, karena ini harus dituangkan dalam berkas. Jangan sampai nanti penilaian pusat, bahwa provinsi induk nantinya masih tergantung pada pusat setelah terbentuk provinsi baru,” tegasnya.
Sekretaris Presidium Pemekaran Kotawaringin Marukan memastikan, pemekaran tidak akan membuat kesenjangan ekonomi dan sosial. Namun itu akan meeningkatkan kemampuan PAD daerah.
“Dulu kita meraguian kalau adanya pemekaran tidak akan ada kemajuan. Tetapi setelah dilakukan semua dapat berkembang dengan baik. Kami sangat yakin dengan pemekaran maka akan meningkatkan ekonomi dan PAD, karena kajian kita provinsi baru tidak akan menggangu APBD provinsi induk,” pungkasnya.