PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto. Memberikan atensi agar Dana Alokasi khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) yang sudah dikucurkan ke masing masing daerah supaya dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Diketahui, dana BOKB yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk Kalteng tersebar di 13 Kabupaten 1 Kota, yaitu sebesar Rp 43,8 miliar lebih.
”Sehingga maksud pemerintah pusat terkait tujuan menurunkan stunting bisa tercapai dengan baik di Kalteng,” ujarnya,Rabu (13/8).
Legislator fraksi Partai Gerindra ini menyebut, secara umum untuk stunting kalteng ada penurunan.
”Namun kalau tidak salah di 7 kabupaten ada peningkatan. Ini yang perlu ditelusuri penyebabnya apa. Penyebabnya memang bukan karena pendanaan yang ada untuk melakukan penurunan stunting yang ada sudah dilaksanakan, tetapi ini stunting baru yang belum terpantau,” imbuhnya.
Oleh karena itu, sambung Sugiyarto kasus stunting yang baru ini harus dilakukan pemantauan dan pendataan setiap saat.
”Semua harus simultan dalam penurunan stunting, mulai sejak kandungan sampai melahirkan dan setelah melahirkan harus dilakukan pemantauan supaya tidak muncul kasus stunting yang baru,” tandasnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto. Memberikan atensi agar Dana Alokasi khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) yang sudah dikucurkan ke masing masing daerah supaya dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Diketahui, dana BOKB yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk Kalteng tersebar di 13 Kabupaten 1 Kota, yaitu sebesar Rp 43,8 miliar lebih.
”Sehingga maksud pemerintah pusat terkait tujuan menurunkan stunting bisa tercapai dengan baik di Kalteng,” ujarnya,Rabu (13/8).
Legislator fraksi Partai Gerindra ini menyebut, secara umum untuk stunting kalteng ada penurunan.
”Namun kalau tidak salah di 7 kabupaten ada peningkatan. Ini yang perlu ditelusuri penyebabnya apa. Penyebabnya memang bukan karena pendanaan yang ada untuk melakukan penurunan stunting yang ada sudah dilaksanakan, tetapi ini stunting baru yang belum terpantau,” imbuhnya.
Oleh karena itu, sambung Sugiyarto kasus stunting yang baru ini harus dilakukan pemantauan dan pendataan setiap saat.
”Semua harus simultan dalam penurunan stunting, mulai sejak kandungan sampai melahirkan dan setelah melahirkan harus dilakukan pemantauan supaya tidak muncul kasus stunting yang baru,” tandasnya. (hfz)
