PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi, resmi mengesahkan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang III, Jumat, (12/9).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi. Menyatakan optimistis anggaran yang disetujui dapat digunakan secara efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dana yang ada ini seefisien mungkin dalam rangka membangun Kalteng sampai akhir tahun 2025 ini,” kata Junaidi.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng ini menjelaskan. Dalam APBD Perubahan 2025 terdapat penyesuaian anggaran. Menurunnya itu merupakan hal yang wajar karena adanya pengurangan belanja daerah.
“Memang ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi begini, memang ada pergeseran, ada penyesuaian itu wajar saja, karena memang terjadi pengurangan kan anggaran yang awalnya hampir Rp9 triliun jadi finalnya Rp8 triliun. Jadi wajar aja kalau ada pergeseran, kalau ada pilihan-pilihan yang harus diselesaikan dengan skala prioritas itu wajar saja,” ujarnya.
Meski demikian, Junaidi menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan tetap dapat berjalan efektif.
“Namun secara prinsip kita berkeyakinan anggaran yang ada ini, insya Allah, kita akan bisa melakukan pembangunan di wilayah Kalteng ini secara efektif dan efisien serta menyentuh hajat hidup masyarakat Kalteng,” imbuhnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi, resmi mengesahkan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang III, Jumat, (12/9).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi. Menyatakan optimistis anggaran yang disetujui dapat digunakan secara efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dana yang ada ini seefisien mungkin dalam rangka membangun Kalteng sampai akhir tahun 2025 ini,” kata Junaidi.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng ini menjelaskan. Dalam APBD Perubahan 2025 terdapat penyesuaian anggaran. Menurunnya itu merupakan hal yang wajar karena adanya pengurangan belanja daerah.
“Memang ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi begini, memang ada pergeseran, ada penyesuaian itu wajar saja, karena memang terjadi pengurangan kan anggaran yang awalnya hampir Rp9 triliun jadi finalnya Rp8 triliun. Jadi wajar aja kalau ada pergeseran, kalau ada pilihan-pilihan yang harus diselesaikan dengan skala prioritas itu wajar saja,” ujarnya.
Meski demikian, Junaidi menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan tetap dapat berjalan efektif.
“Namun secara prinsip kita berkeyakinan anggaran yang ada ini, insya Allah, kita akan bisa melakukan pembangunan di wilayah Kalteng ini secara efektif dan efisien serta menyentuh hajat hidup masyarakat Kalteng,” imbuhnya. (hfz)
