PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Daerah Pemilihan (Dapil) III menggelar kegiatan reses di wilayah Pantai Kubu dan Desa Keraya, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Senin (9/12).
Kegiatan reses ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat setempat terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi, khususnya masalah abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan.
Reses tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kalteng, di antaranya Sugiyarto, Riska Agustin, Rusdi Gozali, Bryan Iskandar, Heri Santoso, dan Okki Maulana. Namun, satu anggota, Mariani Sabran, tidak dapat hadir karena sedang sakit.
Selama reses, anggota dewan berkesempatan untuk berdialog langsung dengan warga dan meninjau lokasi-lokasi yang menjadi pusat permasalahan. Di Pantai Kubu, aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah mengenai abrasi pantai yang mengancam pemukiman dan mata pencaharian mereka. Masyarakat setempat mengusulkan pembangunan water dam sebagai solusi untuk menanggulangi abrasi yang semakin parah.
“Masyarakat di Pantai Kubu sangat membutuhkan pembangunan water dam untuk melindungi pemukiman mereka dari abrasi yang terus mengancam,” ujar Okki Maulana.
Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Keraya, yang mengalami kerusakan akibat abrasi sepanjang kurang lebih 750 meter. Kerusakan ini telah menjadi perhatian luas dan bahkan telah viral di media sosial.
Para anggota DPRD Kalteng Dapil III yang melakukan reses ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait permasalahan abrasi di Pantai Kubu dan Desa Keraya. Mereka berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan instansi terkait agar segera dilakukan upaya penanganan yang efektif dan terukur.
“Dengan adanya kunjungan reses ini, kami berharap bisa menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas masalah abrasi yang merugikan masyarakat pesisir di wilayah ini,” ungkap Okki Maulana.
Anggota DPRD Kalteng ini juga menegaskan bahwa perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi yang semakin memburuk.
“Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah abrasi ini agar masyarakat pesisir dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa kekhawatiran akan ancaman alam yang semakin parah,” pungkasnya. (hfz)