PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah menerima sejumlah aspirasi saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya yang merupakan dapil konstitiuennya.
Ia menyampaikan, reses perorangan yang digelar mulai tanggal 2 November lalu menyasar ke sejumlah daerah pada wilayah Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, serta di wilayah Kecamatan Kamipang, Katingan Tengah, dan Kasongan Kabupaten Katingan.
Nafsiah menyampaikan, aspirasi masyarakat yang diterima menunjukkan bahwa persoalan paling mendesak dan bersifat prioritas adalah terkait infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan penghubung.
“Masyarakat menyampaikan bahwa masih terdapat jalan yang kondisinya rusak berat, tidak dapat dilalui pada musim hujan, bahkan di sejumlah daerah, akses jalan sama sekali belum tersedia sehingga masyarakat masih mengandalkan jalur sungai untuk bepergian dan mengangkut hasil pertanian,” ujarnya, Senin (10/11).
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalteng ini menyebut, ketidaktersediaan akses jalan yang layak menyebabkan tingginya biaya logistik, hambatan pergerakan barang dan jasa, kesulitan siswa menuju sekolah, keterbatasan akses layanan kesehatan saat kondisi darurat, serta meningkatkan ketertinggalan ekonomi desa.
Menurutnya, keberadaan jembatan penghubung yang kokoh dan akses transportasi dasar menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat untuk mengurangi disparitas pembangunan antardaerah.
Pada sektor pendidikan, sambung Nafsiah ditemukan bahwa banyak satuan pendidikan masih berada pada kondisi sarana prasarana yang memprihatinkan.
“Kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan struktural, atap bocor, minimnya pencahayaan ruang belajar, dan belum tersedianya pagar dan halaman sekolah yang tidak tertata menjadi masalah yang mengancam kenyamanan serta keselamatan peserta didik,” terangnya.
Lebih lanjut lagi, Ketua DPD Himpunan Wanita Karya Kalteng ini menyebut, sebagian sekolah belum memiliki rumah dinas guru, sehingga tenaga pendidik harus menempuh jarak jauh setiap hari atau tinggal di tempat yang belum memadai.
Selain itu, ditemukan fakta bahwa buku pelajaran yang tersedia sudah usang dan tidak relevan, sementara meubelair seperti kursi dan meja siswa sudah tidak layak pakai dan tidak mencukupi jumlah peserta didik.
“Akibatnya, kualitas kegiatan belajar mengajar terganggu dan tujuan peningkatan mutu pendidikan menjadi terhambat,” imbuhnya.
Di sisi lain, Nafsiah juga menyampaikan, masyarakat mememerlukan kebutuhan pembangunan sarana ibadah dan fasilitas sosial kemasyarakatan.
Bagi masyarakat, sarana ibadah memiliki fungsi strategis bukan hanya sebagai pusat kegiatan keagamaan atau spiritual, tetapi juga ruang pembinaan moral, pendidikan informal, serta penguatan kohesi sosial.
Oleh sebab itu, masyarakat berharap adanya dukungan melalui alokasi anggaran maupun fasilitasi pemerintah untuk membantu pembangunan maupun rehabilitasi sarana ibadah agar dapat digunakan secara layak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nafsiah menegaskan bahwa berbagai hal yang telah disampaikan masyarakat merupakan bentuk hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pihak terkait.
“Pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya menyangkut kemudahan akses, tetapi merupakan syarat mutlak bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah. Begitu pula dengan penyediaan fasilitas pendidikan merupakan amanat kebijakan yang pelaksanaannya tidak boleh ditunda,” tegasnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi dari kegiatan reses ini akan dituangkan secara resmi dalam laporan hasil reses kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalteng.
“Untuk kemudian menjadi rekomendasi formal dalam pembahasan kebijakan anggaran pemerintah daerah serta dalam penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap perangkat daerah terkait,”ungkapnya.
Nafsiah berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga tahap penerapan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah Kalteng,” pungkasnya. (hfz)