PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengelolaan sektor pertambangan di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menegaskan perlunya kontribusi nyata dari pelaku usaha tambang, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menyatakan perusahaan tambang tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi, melainkan juga wajib menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Kami menilai, perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata,” ujarnya, Jumat (9/5).
Ia menjelaskan, aktivitas pertambangan membawa konsekuensi besar terhadap kondisi sosial dan lingkungan, sehingga perlu diimbangi dengan kontribusi positif seperti keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur publik.
“Kami mendorong agar Pemerintah Provinsi mewajibkan perusahaan tambang ikut andil dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur di sekitarnya, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan,” tegas politisi Golkar tersebut.
Legislator dari Dapil V Kapuas dan Pulang Pisau itu juga menekankan, kerusakan fasilitas umum akibat tambang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah. Perusahaan harus turut mengambil peran agar manfaat kehadiran industri tambang dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Fraksi Golkar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan pengelolaan tambang agar berpihak pada kepentingan daerah dan kesejahteraan warga. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengelolaan sektor pertambangan di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menegaskan perlunya kontribusi nyata dari pelaku usaha tambang, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menyatakan perusahaan tambang tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi, melainkan juga wajib menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Kami menilai, perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata,” ujarnya, Jumat (9/5).
Ia menjelaskan, aktivitas pertambangan membawa konsekuensi besar terhadap kondisi sosial dan lingkungan, sehingga perlu diimbangi dengan kontribusi positif seperti keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur publik.
“Kami mendorong agar Pemerintah Provinsi mewajibkan perusahaan tambang ikut andil dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur di sekitarnya, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan,” tegas politisi Golkar tersebut.
Legislator dari Dapil V Kapuas dan Pulang Pisau itu juga menekankan, kerusakan fasilitas umum akibat tambang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah. Perusahaan harus turut mengambil peran agar manfaat kehadiran industri tambang dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Fraksi Golkar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan pengelolaan tambang agar berpihak pada kepentingan daerah dan kesejahteraan warga. (hfz)
