PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah pusat memberikan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar untuk daerahnya dalam APBN 2027.
Menurutnya, Kalteng layak mendapatkan pembagian yang lebih maksimal karena telah menyumbang pendapatan negara dalam jumlah besar.
“Ya, saya kira kita juga di daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyumbang pendapatan nasional, sudah barang tentu untuk kepentingan pembangunan daerah. Selain optimalisasi pendapatan asli daerah memperkuat fiskal, kemandirian keuangan, sudah barang tentu bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi dari pemerintah pusat,” ujar Freddy dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Freddy menilai tekanan anggaran ini tidak hanya dialami oleh Kalteng, tetapi juga dialami oleh berbagai wilayah lain di Indonesia yang terdampak pemangkasan alokasi transfer daerah.
“Makanya, saya kira ini memang bukan Kalteng saja. Sebagaimana juga daerah-daerah lain, memang rata-rata menjerit karena TKD-nya dipangkas,” katanya.
Meskipun alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional naik menjadi Rp735 triliun pada 2027, ia menekankan pentingnya lonjakan anggaran yang nyata di tingkat daerah demi mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan ASN.
“Kita berharap tentunya tahun-tahun depan itu perlu ada kenaikan yang signifikan agar kepentingan pembangunan daerah, pelayanan masyarakat pun dalam rangka kesejahteraan ASN itu dapat dipenuhi,” tegasnya.
Selain mendorong porsi bagi hasil yang lebih layak untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat, legislator ini juga menyentuh masalah penyaluran DBH yang sering terlambat dan belum terealisasi sepenuhnya.
“Okelah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau rendah, Kalteng masih bergantung pada DBH, DAU dan DAK, sementara pembayaran DBH yang diterima daerah menurutnya masih belum sepenuhnya terealisasi,” tandasnya. (her)
