PALANGKA RAYA-Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan
(Dapil) I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas
(Gumas) kembali melanjutkan reses di hari ketiga. Wilayah yang akan dituju
masih sama seperti pelaksanaan reses sebelumnya yakni Kabupaten Katingan.
Ketua Koordinator Reses Dapil I Faridawaty Darland Atjeh mengatakan,
pihaknya kembali memutuskan untuk melanjutkan reses di Kabupaten Katingan,
karena pihaknya merasa masih ada beberapa tempat yang harus mendapat perhatian, terutama pada masa
pandemi wabah Covid-19 seperti sekarang.
“Kami langsung menuju ke kantor Kecamatan Katingan Tengah (Kateng) dan
melaksanakan pertemuan dengan camat Kateng, lurah, dan perangkat daerah di
kantor kecamatan setempat,†ucap Faridawaty, Rabu (3/6).
Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kepala pemerintahan daerah di bawah
bupati tersebut. Srikandi Fraksi NasDem ini melanjutkan salah satunya meminta
penjelasan terkait penyaluran bansos. Yang mana jumlah kouta tidak sesuai
dengan yang telah diusulkan, kemudian penerima bansos tidak sesuai dengan
kriteria.
“Anehnya masyarakat malah lebih tahu duluan dari perangkat kecamatan,
ketika verifikasi data justru pemerintah yang disalahkan. Hal ini yang harus
diluruskan dan diperbaiki,†ujarnya.
Bansos provinsi berjumlah 14.026 bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk
wilayah Kabupaten Katingan dari lima dinas. Faridawaty kembali menjelaskan,
tahap awal bansos yang disalurkan berjumlah 1.868 KPM yang bersumber dari
Dinsos provinsi tersebar di enam desa, namun ada beberapa desa yang masih belum
tersentuh bansos tersebut.
“Bahkan ada yang sama sekali tidak menerima bantuan, baik bansos dari pusat
maupun provinsi yang bersumber sementara dari dana desa juga tidak bisa
meng-cover kebutuhan,†bebernya.
Ketua DPW Partai NasDem ini kembali menjelaskan, BMT provinsi nilainya
500.000/KK berbeda dengan kementerian yang nilainya berjumlah 600.000/KK. Untuk
BLT dana desa tiga bulannya 1,8 juta per-KPM, sedangkan BST kementerian tiga bulan sama nilainya
yaitu 1,8 juta per-KPM. Sementara yang menjadi polemik di masyarakat yaitu
terkait bansos provinsi yang disalurkan hanya satu kali atau satu bulan saja.
“Sementara anggaran provinsi tahun 2020 banyak dialihkan untuk
penanggulangan Covid-19. Data yang disampaikan ke DPRD provinsi Rp739 M, data
yang disampaikan ke mahasiswa Rp500 M dan yang disampaikan ke KPK kurang lebih
Rp800 M. Sampai saat ini DPRD provinsi masih menunggu penjelasan rincian yang
riil terkait penggunaan anggaran dari sekda provinsi,†bebernya.
Selebihnya, para legislator dapil IV Kalteng ini telah menerima beberapa
masukan dari camat Kateng, lurah dan kades setempat, di antaranya beberapa
usulan yang mereka sampaikan yaitu kepada para penerima KPM agar diberi
tanda/label di tempat tinggalnya, kemudian penerima bantuan tidak boleh double.
“Kami meminta kepada warga setempat agar tetap dapat mematuhi protokol
kesehatan Covid-19. Kami berikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama yang
baik ditunjukkan oleh warga bersama pemerintah. Status Katingan yang sudah
menjadi zona hijau agar bisa dipertahankan,†tutup Faridawaty.
Adapun Anggota DPRD Kalteng dapil I yang mengikuti kegiatan reses ke
kecamatan Kateng dan Kecamatan Sanaman Mantikei yaitu, Faridawaty D Atjeh
(Fraksi NasDem), Duwel Rawing (Fraksi PDIP), Sriosako (Fraksi Demokrat),
Sengkon (Fraksi Perindo) di dampingi Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Winda
Natalia (Fraksi Nasdem).