PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO – Insiden
pemadaman listrik di sejumlah kantor lingkup Pemerintah (Pemko) Palangka Raya
serta beberapa kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab
Kotim) mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kalteng. Salah satunya dari
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Natalia.
Dikatakan Natalia, sebelum
melakukan pemadaman sebaiknya ada koordinasi dengan pemerintah, sehingga tidak
muncul penilaian-penilaian ataupun dugaan. Sebaiknya kedua belah pihak juga
duduk bersama.
“Kejadian seperti ini sangat
disayangkan. Di mana kita menyadari, dinas/instansi pemerintahan merupakan
objek vital yang harus terus berjalan didalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Di mana hampir semua perangkat pendukung menggunakan aliran
listrik,†jelas Natalia, Selasa (2/2).
Jika pemadaman dilakukan
dengan alasan keterlambatan pembayaran, legislator yang membidangi
kesejahteraan rakyat (kesra) ini menilai hal tersebut sebenarnya dapat
dibicarakan dengan pihak pemerintah, duduk bersama mencari solusinya.
“Kami bisa memahami jika
pihak PLN bersikap tegas dan tidak memberi toleransi atas keterlambatan
pembayaran menyesuaikan tuntutan tugasnya. Kami harap kejadian ini dapat
menjadi perhatian dan pembelajaran untuk ke depannya. Apabila terjadi
keterlambatan, sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan,†tutup wakil rakyat
asal Dapil I Kalteng meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka
Raya tersebut.