Pemko Diminta Jangan Banyak Revisi di Perubahan

PALANGKA RAYA-Anggota
Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto menegaskan, Pemko Palangka Raya wajib
memacu realisasi serapan anggaran triwulan kedua yang belum mencapai 50 persen.
Sebab, akan berpengaruh pada triwulan berikutnya.

“Pastinya kalau tidak
sesuai target, maka akan sulit terkejar di triwulan ketiga dan keempat,”
ujarnya saat diwawancarai Kalteng Pos, kemarin.

Riduan mengatakan, jika
dipikirkan dari segi kondisi wilayahnya, tidak ada kendala yang dihadapi Pemko
Palangka Raya. Tak seperti daerah khusus lain, kata dia, yang bisa terjadi
karena masalah alam sehingga serapan anggaran tidak tercapai.

Politikus PDIP Kota
Palangka Raya ini mengingatkan Perangkat Daerah (PD) untuk menggenjot serapan
anggarannya. Jangan sampai, lanjut dia, banyak direvisi di perubahan anggaran.
Lantaran hal itu dirasa tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan anggaran
yang sudah disusun dan direncanakan.

“Sanksinya adalah
pemangkasan atau alokasi anggaran itu ke bagian lain. Karena dianggap tidak
bisa mengelola atau merealisasi anggaran yang sudah disusun,” terang Riduanto.

Selain itupun,
dijelaskan Riduanto, pihaknya dari dewan akan melakukan pengawasan dan
mempertanyakan alasan, kendala dan halangan serapan masih rendah. “Makanya dari
sisi gangguan alam sudah pasti tidak ada. Hanya dari sisi teknis saja yang
harus dipertanyakan. Kendalanya seperti apa yang dihadapi para dinas badan ini?,”
pungkasnya. (ari/ami)

PALANGKA RAYA-Anggota
Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto menegaskan, Pemko Palangka Raya wajib
memacu realisasi serapan anggaran triwulan kedua yang belum mencapai 50 persen.
Sebab, akan berpengaruh pada triwulan berikutnya.

“Pastinya kalau tidak
sesuai target, maka akan sulit terkejar di triwulan ketiga dan keempat,”
ujarnya saat diwawancarai Kalteng Pos, kemarin.

Riduan mengatakan, jika
dipikirkan dari segi kondisi wilayahnya, tidak ada kendala yang dihadapi Pemko
Palangka Raya. Tak seperti daerah khusus lain, kata dia, yang bisa terjadi
karena masalah alam sehingga serapan anggaran tidak tercapai.

Politikus PDIP Kota
Palangka Raya ini mengingatkan Perangkat Daerah (PD) untuk menggenjot serapan
anggarannya. Jangan sampai, lanjut dia, banyak direvisi di perubahan anggaran.
Lantaran hal itu dirasa tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan anggaran
yang sudah disusun dan direncanakan.

“Sanksinya adalah
pemangkasan atau alokasi anggaran itu ke bagian lain. Karena dianggap tidak
bisa mengelola atau merealisasi anggaran yang sudah disusun,” terang Riduanto.

Selain itupun,
dijelaskan Riduanto, pihaknya dari dewan akan melakukan pengawasan dan
mempertanyakan alasan, kendala dan halangan serapan masih rendah. “Makanya dari
sisi gangguan alam sudah pasti tidak ada. Hanya dari sisi teknis saja yang
harus dipertanyakan. Kendalanya seperti apa yang dihadapi para dinas badan ini?,”
pungkasnya. (ari/ami)