PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi sinyal kuat bagi pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa pembangunan di ibu kota Kalteng tidak boleh terus bergantung pada dana pusat.
“Kalau kita terus mengandalkan dana TKD, pemangkasan seperti sekarang ini akan selalu jadi kendala dalam mengoptimalkan pembangunan,” ujar Hatir, Kamis (23/10).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dialami Palangka Raya, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Pemotongan anggaran dilakukan pemerintah pusat untuk memperkuat program prioritas nasional, salah satunya Makan Bergizi Gratis yang akan menyasar sekitar 100 ribu siswa di Palangka Raya.
“Pemangkasan secara nasional ini harus jadi momentum bagi pemerintah kota untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal,” tegas Hatir.
Ia menambahkan, meski dana transfer dari pusat berkurang, daerah masih punya peluang besar meningkatkan kemampuan fiskal melalui PAD. Dengan begitu, roda pembangunan bisa tetap berjalan tanpa menunggu bantuan pusat.
“Ini saatnya pemerintah kota dan DPRD bersama-sama mengoptimalkan PAD. Kalau PAD digali maksimal, pembangunan Palangka Raya tidak lagi bergantung pada TKD,” katanya.
Hatir menilai, pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi sektor potensial untuk mendorong PAD. Menurutnya, pajak bukan beban masyarakat, asalkan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional.
“Banyak warga yang belum tahu atau lupa membayar PBB. Karena itu perlu sosialisasi yang masif. Pajak itu bukan beban, tapi kewajiban untuk mendukung pembangunan,” ucapnya.
Di sisi lain, Hatir juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bersemangat menjalankan program meski terjadi penyesuaian anggaran. Ia menilai semangat kerja adalah kunci agar pemerintahan tetap berjalan normal di tengah keterbatasan.
“Saya harap OPD tetap semangat bekerja. Jangan sampai pengurangan dana menurunkan motivasi. Maksimalkan dulu yang ada sambil menunggu kondisi anggaran kembali normal,” tutupnya. (jef)