PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya hingga saat ini terus melakukan percepatan program vaksinasi Covid-19, sebagai upaya mencapai kekebalan komunal atau disebut juga herd immunity di masyarakat.
Menurut anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus menjadi perhatian dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19 tersebut.
“Tantangan untuk mewujudkan herd immunity adalah volume vaksinasi yakni berupa ketersediaan stok vaksin,”ungkapnya, Minggu (22/8).
Tidak hanya sampai disitu saja, selain soal volume atau ketersediaan vaksin, maka soal kemauan masyarakat mau tidaknya divaksin akan menentukan proses upaya percepatan vaksinasi.
“Ibarat kata, volume atau ketersediaan vaksin dan kemauan masyarakat adalah hal yang paralel,” ujarnya.
Legislator yang menjabat sebagai Anggota Komisi A membeberkan bahwa tidak bisa dipungkiri, di mana ia melihat tantangan yang berat dalam percepatan vaksinasi selama ini justru terkait kemauan. Sebab, tidak semua orang bersedia divaksin.
“Inilah tantangan komunikasi yang mesti diikhtiarkan agar kemauan masyarakat tumbuh tanpa adanya istilah ‘Hantu Administratif’. Perasaan dihantui beragam syarat yang dapat dilakukan terkait vaksinasi justru akan menumbuhkan kecurigaan,” tukasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan dapat disimpulkan bahwa volume atau ketersediaan vaksin, serta kemauan masyarakat untuk divaksin merupakan hambatan tersendiri yang harus dicarikan solusi untuk mewujudkan herd immunity di Kota Palangka Raya.
PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya hingga saat ini terus melakukan percepatan program vaksinasi Covid-19, sebagai upaya mencapai kekebalan komunal atau disebut juga herd immunity di masyarakat.
Menurut anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus menjadi perhatian dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19 tersebut.
“Tantangan untuk mewujudkan herd immunity adalah volume vaksinasi yakni berupa ketersediaan stok vaksin,”ungkapnya, Minggu (22/8).
Tidak hanya sampai disitu saja, selain soal volume atau ketersediaan vaksin, maka soal kemauan masyarakat mau tidaknya divaksin akan menentukan proses upaya percepatan vaksinasi.
“Ibarat kata, volume atau ketersediaan vaksin dan kemauan masyarakat adalah hal yang paralel,” ujarnya.
Legislator yang menjabat sebagai Anggota Komisi A membeberkan bahwa tidak bisa dipungkiri, di mana ia melihat tantangan yang berat dalam percepatan vaksinasi selama ini justru terkait kemauan. Sebab, tidak semua orang bersedia divaksin.
“Inilah tantangan komunikasi yang mesti diikhtiarkan agar kemauan masyarakat tumbuh tanpa adanya istilah ‘Hantu Administratif’. Perasaan dihantui beragam syarat yang dapat dilakukan terkait vaksinasi justru akan menumbuhkan kecurigaan,” tukasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan dapat disimpulkan bahwa volume atau ketersediaan vaksin, serta kemauan masyarakat untuk divaksin merupakan hambatan tersendiri yang harus dicarikan solusi untuk mewujudkan herd immunity di Kota Palangka Raya.
