PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Hap Baperdu. meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi kebijakan pemerintah, terkait tata kelola limbah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini penting untuk memastikan limbah hasil memasak MBG tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar,” ucapnya pada Kamis (20/11/2025).
Hap menjelaskan, dapur MBG merupakan fasilitas yang setiap hari memproduksi ribuan porsi makanan. Sehingga limbah yang dihasilkan juga cukup besar dan harus ditangani secara profesional.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan pedoman teknis terkait pemilahan limbah organik dan non-organik, sistem penampungan, hingga prosedur pembuangan.
“Regulasinya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Jangan sampai ada limbah yang dibuang sembarangan atau menimbulkan keluhan warga,” ucapnya.
Politisi PSI tersebut menjelaskan, limbah sisa makanan, air cucian, serta bahan pengolahan yang tidak terpakai harus melalui proses penanganan yang benar agar tidak menimbulkan bau, genangan, atau potensi pencemaran tanah dan air.
Hap mendorong pengelola dapur SPPG untuk melakukan evaluasi rutin dan memastikan setiap petugas memahami tata kelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau semua prosedur dijalankan, maka tidak hanya programnya sukses, tetapi lingkungan yang ada di sekitar dapur SPPG juga tetap terjaga,” tuturnya.
Hap menegaskan, komitmen mematuhi kebijakan pemerintah akan membuat program MBG berjalan lebih profesional, aman, dan tidak menimbulkan masalah lingkungan di masa depan.
“Ketaatan pada regulasi adalah kunci. Jika semua dapur mengikuti aturan, pengelolaan limbah MBG akan lebih terkontrol dan tidak mencemari lingkungan,” tukasnya. (jef)
