PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya didorong untuk memperkuat integritas birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai sektor.
“Kita perlu membangun birokrasi yang berintegritas agar pelayanan publik semakin baik dan masyarakat mendapatkan haknya tanpa harus menghadapi pungutan liar atau prosedur yang berbelit,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Salah satu caranya adalah dengan memperketat sistem pengawasan serta memberikan pelatihan bagi aparatur sipil negara agar lebih memahami regulasi antikorupsi.
Mukarramah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan.
“Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari birokrasi yang bersih, terutama dalam pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta perizinan usaha,” jelasnya.
Selain itu, pengelolaan anggaran daerah yang lebih akuntabel akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Jika anggaran digunakan dengan efisien tanpa kebocoran, berbagai program sosial dan ekonomi dapat berjalan optimal, sehingga meningkatkan kualitas hidup warga Palangka Raya.
Birokrasi yang transparan juga menjadi faktor penting dalam menarik minat investor.
“Ketika pemerintah bisa menjamin sistem perizinan yang jelas dan bebas pungli, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya di Palangka Raya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Legislator dari Fraksi Nasdem tersebut menambahkan, dengan adanya sistem birokrasi yang profesional dan bersih, para pegawai pemerintah akan bekerja sesuai aturan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.
Hal ini akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta menjadikan Palangka Raya sebagai kota yang maju dan berdaya saing tinggi.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat jika mereka melihat adanya perubahan nyata dalam pelayanan publik. Ini tidak hanya berdampak pada kestabilan sosial, tetapi juga mencegah terjadinya ketimpangan yang bisa berujung pada konflik di masyarakat,” pungkasnya. (ndo)