PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari keterbatasan anggaran operasional, kerusakan sarana pemadaman hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.
“Anggaran harus disiapkan, termasuk untuk kebutuhan operasional penanganan karhutla,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Palangka Raya terkait penanganan karhutla, mitigasi bencana, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan dunia pendidikan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (16/9/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti kesiapan pemerintah daerah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam waktu cukup panjang. Sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan di berbagai wilayah Kota Cantik.
Arif mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih lama dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga memerlukan kesiapan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla.
Selain persoalan anggaran, DPRD juga menilai kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan masih perlu ditingkatkan agar upaya pengendalian karhutla tidak hanya bertumpu pada petugas di lapangan.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian dan kesadaran untuk bersama-sama mencegah kebakaran,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya pemanfaatan sejumlah peralatan pemadaman yang telah tersedia. DPRD menerima laporan terdapat lima hingga enam mesin bantuan yang belum dapat beroperasi maksimal akibat terkendala biaya operasional, terutama kebutuhan bahan bakar.
Kondisi tersebut dinilai berisiko menghambat proses pemadaman apabila kebakaran kembali meluas, sehingga diperlukan solusi cepat agar seluruh peralatan yang tersedia dapat digunakan secara efektif saat dibutuhkan.
“Kalau alat ada tetapi tidak bisa digunakan karena operasionalnya tidak tersedia, tentu ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna memastikan penanganan karhutla berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, menyampaikan bahwa kondisi karhutla saat ini masih cukup mengkhawatirkan setelah kebakaran berlangsung selama kurang lebih tiga bulan terakhir.
“Kalau melihat prediksi BMKG, kemarau lebih dini, lebih panjang dan berlangsung lama,” ungkap Budi.
Menurutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan langkah mitigasi sejak awal melalui penetapan status siaga darurat berdasarkan informasi BMKG terkait potensi musim kemarau yang datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan, fenomena El Nino turut memperparah kondisi kekeringan, sehingga lahan gambut menjadi semakin rentan terbakar. Meski diperkirakan memasuki masa pancaroba pada Oktober mendatang, peluang hujan yang terjadi masih bersifat lokal dan belum mampu menurunkan risiko kebakaran secara signifikan.
“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga ada faktor manusia,” tegas Budi.
Budi menyebut sejumlah titik api kini mulai mendekati ruas jalan utama, termasuk di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 23 yang menjadi fokus perhatian petugas karena berpotensi mengganggu aktivitas transportasi dan membahayakan pengguna jalan.
Di sisi lain, BPBD juga menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari kerusakan sarana dan prasarana hingga terbatasnya sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran.
“Permasalahan kendala sarpas ada, termasuk sumber air. Soal anggaran juga sedang kami bahas bersama pemerintah kota dan DPRD,” imbuhnya.
Dengan ancaman musim kemarau yang masih panjang, DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya sepakat bahwa penguatan personel, peralatan, dukungan operasional, ketersediaan sumber air, serta koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar karhutla tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. (adr)
