PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non-ASN pasca libur panjang Idulfitri 1446 H menjadi perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar semangat kerja dan disiplin pegawai tetap terjaga setelah masa cuti bersama.
Menurut Mukarramah, momentum usai libur panjang sering kali memicu penurunan produktivitas di berbagai instansi. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota tidak hanya mengandalkan sistem absensi, tetapi juga melakukan pemantauan menyeluruh terhadap performa kerja seluruh personel.
“Libur panjang jangan menjadi alasan untuk menurunkan performa kerja. Pemerintah daerah harus cepat bertindak memastikan seluruh pegawai kembali menjalankan tugas secara optimal,” ujar Mukarramah, Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan, sektor pelayanan langsung seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan layanan administrasi wajib mendapatkan perhatian khusus. Evaluasi rutin dan pengawasan ketat dinilai penting untuk mencegah penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tetap menerima layanan yang prima tanpa terpengaruh oleh kondisi internal pemerintahan. Pelayanan tidak boleh lesu hanya karena habis libur,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu pun mendukung langkah tegas Pemko jika ingin menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang memperpanjang libur tanpa alasan resmi. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari pembinaan yang harus dijalankan secara konsisten.
“Kalau ingin pelayanan publik berjalan baik, maka kedisiplinan adalah kuncinya. Pemerintah harus menunjukkan sikap tegas dan menjadi panutan dalam hal tanggung jawab,” tutupnya. (ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non-ASN pasca libur panjang Idulfitri 1446 H menjadi perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar semangat kerja dan disiplin pegawai tetap terjaga setelah masa cuti bersama.
Menurut Mukarramah, momentum usai libur panjang sering kali memicu penurunan produktivitas di berbagai instansi. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota tidak hanya mengandalkan sistem absensi, tetapi juga melakukan pemantauan menyeluruh terhadap performa kerja seluruh personel.
“Libur panjang jangan menjadi alasan untuk menurunkan performa kerja. Pemerintah daerah harus cepat bertindak memastikan seluruh pegawai kembali menjalankan tugas secara optimal,” ujar Mukarramah, Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan, sektor pelayanan langsung seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan layanan administrasi wajib mendapatkan perhatian khusus. Evaluasi rutin dan pengawasan ketat dinilai penting untuk mencegah penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tetap menerima layanan yang prima tanpa terpengaruh oleh kondisi internal pemerintahan. Pelayanan tidak boleh lesu hanya karena habis libur,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu pun mendukung langkah tegas Pemko jika ingin menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang memperpanjang libur tanpa alasan resmi. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari pembinaan yang harus dijalankan secara konsisten.
“Kalau ingin pelayanan publik berjalan baik, maka kedisiplinan adalah kuncinya. Pemerintah harus menunjukkan sikap tegas dan menjadi panutan dalam hal tanggung jawab,” tutupnya. (ndo)
