PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Mengingatkan agar upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menambah pajak baru yang membebani masyarakat.
“Pemerintah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber PAD tanpa menambah pungutan yang bisa memberatkan warga,” kata Arif, Jumat. (7/11/2025)
Dia menyampaikan. Bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan PAD patut diapresiasi. Namun harus dilakukan dengan bijak agar tidak berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.
“Fraksi PAN mendorong agar setiap kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan. Pemerintah memiliki ruang yang luas untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui perbaikan tata kelola administrasi dan penerapan digitalisasi pajak.
“Dengan sistem perpajakan berbasis digital, proses pemungutan akan lebih transparan, efisien dan meminimalkan potensi kebocoran,” ucap Arif.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah. Serta pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan UMKM sebagai sumber peningkatan PAD tanpa menambah beban pajak.
“Dengan pengawasan yang kuat dan pemanfaatan aset secara optimal, PAD dapat meningkat signifikan tanpa menambah pajak baru,” tutup Arif. (*/adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Mengingatkan agar upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menambah pajak baru yang membebani masyarakat.
“Pemerintah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber PAD tanpa menambah pungutan yang bisa memberatkan warga,” kata Arif, Jumat. (7/11/2025)
Dia menyampaikan. Bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan PAD patut diapresiasi. Namun harus dilakukan dengan bijak agar tidak berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.
“Fraksi PAN mendorong agar setiap kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan. Pemerintah memiliki ruang yang luas untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui perbaikan tata kelola administrasi dan penerapan digitalisasi pajak.
“Dengan sistem perpajakan berbasis digital, proses pemungutan akan lebih transparan, efisien dan meminimalkan potensi kebocoran,” ucap Arif.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah. Serta pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan UMKM sebagai sumber peningkatan PAD tanpa menambah beban pajak.
“Dengan pengawasan yang kuat dan pemanfaatan aset secara optimal, PAD dapat meningkat signifikan tanpa menambah pajak baru,” tutup Arif. (*/adr)
