PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Palangka Raya, Arif, memberikan tanggapan mengenai penerapan sistem baru pada penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Menurutnya, sosialisasi terkait kebijakan tersebut harus dilakukan dengan baik dan tidak mendadak.
“Sosialisasi memang harus dilakukan, tidak boleh hanya serta-merta mendadak. Pemerintah memang berupaya agar penggunaan Pertalite ini dapat segera bergeser ke bahan bakar lain, seperti pertamax. Tetapi hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut,” ucapnya kepada Prokalteng.co, Kamis (5/9/2024)
Arif menyoroti sistem penggunaan barcode yang diterapkan untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia menyebutkan bahwa hal ini perlu diklasifikasikan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
“Harapan kami, ada klasifikasi yang jelas. Jangan sampai golongan menengah ke bawah dibebani dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan,” ujarnya.
Arif juga menekankan pentingnya pemilahan pengguna barcode berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki fasilitas memadai.
“Jangan sampai masyarakat kecil seperti pedagang atau UMKM yang hanya memiliki ponsel jadul tidak bisa mendapatkan BBM subsidi, hanya karena tidak bisa menggunakan aplikasi barcode,” tambahnya.
Menurutnya. Pemerintah perlu memperhatikan nasib masyarakat kecil dan tidak hanya fokus pada kebutuhan golongan tertentu. “Jangan hanya dilihat dari asas kebutuhan dan kepentingan semata, tetapi pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan ini,” pungkasnya (*ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Palangka Raya, Arif, memberikan tanggapan mengenai penerapan sistem baru pada penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Menurutnya, sosialisasi terkait kebijakan tersebut harus dilakukan dengan baik dan tidak mendadak.
“Sosialisasi memang harus dilakukan, tidak boleh hanya serta-merta mendadak. Pemerintah memang berupaya agar penggunaan Pertalite ini dapat segera bergeser ke bahan bakar lain, seperti pertamax. Tetapi hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut,” ucapnya kepada Prokalteng.co, Kamis (5/9/2024)
Arif menyoroti sistem penggunaan barcode yang diterapkan untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia menyebutkan bahwa hal ini perlu diklasifikasikan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
“Harapan kami, ada klasifikasi yang jelas. Jangan sampai golongan menengah ke bawah dibebani dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan,” ujarnya.
Arif juga menekankan pentingnya pemilahan pengguna barcode berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki fasilitas memadai.
“Jangan sampai masyarakat kecil seperti pedagang atau UMKM yang hanya memiliki ponsel jadul tidak bisa mendapatkan BBM subsidi, hanya karena tidak bisa menggunakan aplikasi barcode,” tambahnya.
Menurutnya. Pemerintah perlu memperhatikan nasib masyarakat kecil dan tidak hanya fokus pada kebutuhan golongan tertentu. “Jangan hanya dilihat dari asas kebutuhan dan kepentingan semata, tetapi pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan ini,” pungkasnya (*ndo)
