PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari meminta pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat pelaksanaan realisasi anggaran untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah.
Dia menjelaskan, berdasarkan perubahan APBD 2025, pihaknya mencatat adanya kenaikan target Pendapatan Daerah menjadi Rp 1,44 Triliun dan Belanja Daerah naik menjadi Rp 1,49 Triliun. Hal ini secara langsung menuntut pemerintah lebih bekerja keras mengelola anggaran.
“Tentu anggaran yang ada harus dikelola dengan hati-hati dan terukur, supaya sisi pemanfaatannya bisa terlihat jelas,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Dirinya menekankan, kebijakan belanja harus fokus pada kegiatan yang bermanfaat langsung pada kepentingan masyarakat. Sesuai prinsip money follow program dengan memerhatikan kegiatan prioritas.
Rana juga mengingatkan pemerintah memerhatikan pelaksanaan belanja sosial dan penanganan infrastruktur agar tetap menjadi prioritas yang tujuannya untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
“DPRD sangat mengharap anggaran yang dikucurkan betul-betul bermanfaat, sehingga pembangunan semakin cepat dan masyarakat kita sejahtera,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memacu akselerasi serapan anggaran yang sekarang ini tengah berjalan, khususnya pada triwulan berikutnya supaya maksimal di akhir tahun anggaran.
“Realisasi ini lebih kepada pemanfaatannya, karena itu harus efisien dan terukur guna percepatan pembangunan dan pelayanan publik,”ujarnya. (jef)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari meminta pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat pelaksanaan realisasi anggaran untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah.
Dia menjelaskan, berdasarkan perubahan APBD 2025, pihaknya mencatat adanya kenaikan target Pendapatan Daerah menjadi Rp 1,44 Triliun dan Belanja Daerah naik menjadi Rp 1,49 Triliun. Hal ini secara langsung menuntut pemerintah lebih bekerja keras mengelola anggaran.
“Tentu anggaran yang ada harus dikelola dengan hati-hati dan terukur, supaya sisi pemanfaatannya bisa terlihat jelas,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Dirinya menekankan, kebijakan belanja harus fokus pada kegiatan yang bermanfaat langsung pada kepentingan masyarakat. Sesuai prinsip money follow program dengan memerhatikan kegiatan prioritas.
Rana juga mengingatkan pemerintah memerhatikan pelaksanaan belanja sosial dan penanganan infrastruktur agar tetap menjadi prioritas yang tujuannya untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
“DPRD sangat mengharap anggaran yang dikucurkan betul-betul bermanfaat, sehingga pembangunan semakin cepat dan masyarakat kita sejahtera,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memacu akselerasi serapan anggaran yang sekarang ini tengah berjalan, khususnya pada triwulan berikutnya supaya maksimal di akhir tahun anggaran.
“Realisasi ini lebih kepada pemanfaatannya, karena itu harus efisien dan terukur guna percepatan pembangunan dan pelayanan publik,”ujarnya. (jef)
