PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan.
“Belanja daerah yang telah disepakati bersama dalam APBD 2026 mencapai lebih dari Rp1,22 triliun,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Jumat (3/1/2026)..
Besaran belanja tersebut melampaui pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun lebih. “Selisih antara pendapatan dan belanja itulah yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp29,84 miliar,” ujarnya.
Meski mencatatkan defisit, DPRD bersama pemerintah kota tetap memutuskan menetapkan belanja yang lebih tinggi untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Kebijakan ini diambil untuk memastikan program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap dapat dijalankan,” jelas Subandi.
Dia menambahkan. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan sisa saldo anggaran tahun sebelumnya. Serta sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan APBD 2026 telah disetujui secara resmi untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. (adr)
PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan.
“Belanja daerah yang telah disepakati bersama dalam APBD 2026 mencapai lebih dari Rp1,22 triliun,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Jumat (3/1/2026)..
Besaran belanja tersebut melampaui pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun lebih. “Selisih antara pendapatan dan belanja itulah yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp29,84 miliar,” ujarnya.
Meski mencatatkan defisit, DPRD bersama pemerintah kota tetap memutuskan menetapkan belanja yang lebih tinggi untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Kebijakan ini diambil untuk memastikan program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap dapat dijalankan,” jelas Subandi.
Dia menambahkan. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan sisa saldo anggaran tahun sebelumnya. Serta sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan APBD 2026 telah disetujui secara resmi untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. (adr)
