PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Palangka Raya bersama PLN UWH Kalselteng UP 3 hari ini digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD setempat, Senin (1/2).
Pada rapat ini juga dihadir pihak perwakilan PLN dan sejumlah Kepala OPD yang dipimpin dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto, yaitu mencari solusi terkait pemutusan arus listrik kantor yang sempat terjadi di sejumlah SOPD atau tempat pelayanan umum dan obyek sosial lainnya yang dilakukan pihak PLN.
“Makanya kita sambil mencari solusinya bagaimana, PLN juga bagian dari pemerintah kenapa enggak bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik, toh kita pasti bayar kok enggak mungkin enggak bayar,” kata Sigit usai menutup rapat, Senin (1/2).
Sigit yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalteng ini menjelaskan, alasan keterlambatan pembayaran yang terjadi saat ini yaitu karena masih dalam proses.
Pasalnya menajemen keuangan itu melalui sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana sekarang telah berubah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri dimana proses juga secara online.
Lanjutnya, hal ini ada proses transisi sehingga juga masih penyesuain dengan yang terjadi ini ia pun berharap juga adanya ini juga ditoleransi.
“Jadi ini ada proses, tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan BPKD bahwa kemungkinan satu dua minggu ini sudah clear. Jadi kalau sudah kirim surat sama pemerintah mohon dipertimbangkan tidak langsung main putus. Yang belum bayar ini di bulan Januari saja, kita sambil koordinasi, karena saya kira kunci utama adalah komunikasi dan koordinasi. Tapi saya rasa sudah ada kirim surat kok enggak ada sedikit toleransi, ini pemerintahan loh,” pungkasnya.
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Palangka Raya bersama PLN UWH Kalselteng UP 3 hari ini digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD setempat, Senin (1/2).
Pada rapat ini juga dihadir pihak perwakilan PLN dan sejumlah Kepala OPD yang dipimpin dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto, yaitu mencari solusi terkait pemutusan arus listrik kantor yang sempat terjadi di sejumlah SOPD atau tempat pelayanan umum dan obyek sosial lainnya yang dilakukan pihak PLN.
“Makanya kita sambil mencari solusinya bagaimana, PLN juga bagian dari pemerintah kenapa enggak bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik, toh kita pasti bayar kok enggak mungkin enggak bayar,” kata Sigit usai menutup rapat, Senin (1/2).
Sigit yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalteng ini menjelaskan, alasan keterlambatan pembayaran yang terjadi saat ini yaitu karena masih dalam proses.
Pasalnya menajemen keuangan itu melalui sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana sekarang telah berubah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri dimana proses juga secara online.
Lanjutnya, hal ini ada proses transisi sehingga juga masih penyesuain dengan yang terjadi ini ia pun berharap juga adanya ini juga ditoleransi.
“Jadi ini ada proses, tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan BPKD bahwa kemungkinan satu dua minggu ini sudah clear. Jadi kalau sudah kirim surat sama pemerintah mohon dipertimbangkan tidak langsung main putus. Yang belum bayar ini di bulan Januari saja, kita sambil koordinasi, karena saya kira kunci utama adalah komunikasi dan koordinasi. Tapi saya rasa sudah ada kirim surat kok enggak ada sedikit toleransi, ini pemerintahan loh,” pungkasnya.
