SAMPIT,KALTENGPOS.CO– Untuk menyerap aspirasi
masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari daerah
pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang melakukan reses ke Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Rabu
(21/10). Rombongan anggota
dapil I berjumlah sembilan orang. Yaitu Sutik, H Suprianto, H Ardiansyah, Ir SP
Lomban Gaol, Ir Perdamean Gultom, Bima Santoso, Riskon Fabiansyah, Khozaini dan
Iwan Kurniawan. Rombongan diterima oleh Pj Lurah Mentawa Baru Hulu H Agus
Riyanto. Dalam resesnya,
rombongan menerima usulan dari Pj Lurah untuk melanjutkan pembangunan ruang
rapat yang saat ini masih belum selesai pembangunannya. Hal ini karena anggaran
pada tahun ini tidak ada, akibat rasionalisasi anggaran dampak pandemi
Covid-19.
“Kami
meminta agar pembangunan ruang rapat yang belum selesai pembangunannya bisa
dilanjutkan pada tahun depan, karena kami sangat membutuhkan agar setiap kali
ada kegiatan ruang rapat yang di bawah tidak mencukupi,” ujar Agus.
Dirinya
menyampaikan, selain melanjutkan pembanguan ruang rapat, Agus juga meminta
pembangunan jembatan sebagai akses masuk kantor kelurahan. Karena saat ini
jembatan yang ada tidak layak lagi dan sudah pernah beberapa kali ambruk.
Terakhir, Pj Lurah meminta dibangun pagar.
“Kami
juga meminta perbaikan jembatan untuk masuk ke kantor kelurahan, karena
jembatan tersebut sering sudah beberapa kali ambruk dan pembuatan pagarnya,
selain itu juga normalisasi drainase yang ada di Kompleks Pepabri, karena kalau
hujan deras sering terjadi banjir,”beber Agus.
Sementara
itu, Anggota DPRD Kabupaten Kotim Khozani mengatakan pihaknya akan siap
menampung usulan yang disampaikan oleh Pj Lurah. Usulan tersebut akan
dikomunikasikan bersama fraksi maupun dengan pemerintah daerah. Hasil reses
akan jadi bahan masukan jelang pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (RAPBD) tahun 2021 nanti.
“Apa yang menjadi
usulan dari Pj Lurah itu akan kami sampaikan melalui rapat paripurna. Usulan
diharapkan dapat terealisasi, dan dengan adanya reses ini juga kami bisa tahu
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebelum melakukan pembahasan anggaran,
sehingga nanti program-program yang
dianggarkan bisa tepat sasaran,” tutupnya.