SAMPIT, PROKALTENG.CO– Keluhan masyarakat yang masuk ke anggota DPRD Kotim saat reses masih terfokus di tiga bidang utama, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Kotim Juliansyah saat menyampaikan hasil reses mewakili anggota DPRD lainnya dari daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Bukit Satuai, Telaga Antang dan Antang Kalang.
“Hasil reses di Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu di antaranya infrastruktur Jalan Kuala Kuayan depan pasar dan menuju ke Palangkong, pembangunan pagar SMP 1 Kuala Kuayan, rehabilitas ruang kelas SDN 5 Kuala Kuayan, pembangunan puskesmas pembantu dan lapangan sepak bola baringin,” terang Juliansyah, Senin (20/2).
Sementara di Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean masyarakat minta pengadaan lampu penerang jalan umum, pembangunan Aula Kantor Kelurahan, rehab kantor kelurahan, renovasi gedung posyandu dan gedung serba guna, serta perbaikan jalan poros Desa Bajarau menunju Kecamatan Parenggean.
“Adapun usulan masyarakat Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang meliputi rehab dan pembangunan gedung SDN 1 Tumbang Sangai, pembangunan perumahan dinas guru dan pembangunan kantor,” ucap Juliansyah yang juga Ketua Komisi II DPRD Kotim.
Dirinya juga mengatakan usulan seputar infrastruktur pendidikan juga diminta di Desa Karang Sari, Desa Tehang, Desa Sumber Makmur dan sejumlah Desa yang ada di Dapil V Selebihnya merupakan usulan pembangunan infrastruktur jalan, tempat ibadah dan sarana prasarana kesehatan.
“Laporan hasil reses tentunya sangatlah penting, mengingat dalam laporan hasil tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan diharapakan menjadi skala prioritas dan dapat di tindak lanjuti dan dimasukkan dalam program pada masing-masing satuan kerja terkait,” ujar Juliansyah.
Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Dapil V telah disampaikan melalui rapat paripurna, sehingga dapat di ketahui oleh pemerintah Kabupaten Kotim sehingga dapat terakomodir.
“Memang semua usulan tidak semua dapat terakomodir, dan itu nantinya kan ada skala prioritas pembahasan anggaran. Ada dinamika dan argumentasi dari pemerintah daerah, maupun teman-teman anggota DPRD baik di tingkat Komisi maupun di Banggar. Kami pun akan pikirkan mana yang benar-benar prioritas itu yang akan kami sarankan atau menjadi atensi kami,” tutupnya. (bah/ans)