Kotim Siap Jadi Ibu Kota Baru Kalteng, Sinyalnya Sudah Terlihat!

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Wacana pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali ramai dibicarakan. Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menegaskan, daerahnya punya potensi kuat menjadi calon ibu kota provinsi baru jika rencana pemekaran benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat.

“Kalau pemekaran wilayah Kalteng disetujui, bukan hanya Pangkalan Bun yang berpeluang. Kotim juga mulai dilirik sebagai pusat pemerintahan baru. Gambaran ke arah itu sudah ada, tinggal menunggu kajian dan keputusan pemerintah pusat,” ujar Juliansyah, Jumat (17/10/2025).

Ia menjelaskan, posisi strategis Kotim, infrastruktur yang terus berkembang, serta peran penting daerah ini sebagai pusat ekonomi di wilayah timur Kalteng menjadi faktor utama pendukungnya. Keberadaan Markas Korem 102/Panju Panjung di Sampit disebut sebagai langkah awal yang memperkuat posisi Kotim di masa depan.

“Penetapan Kotim sebagai lokasi Korem menjadi sinyal positif dan langkah strategis menuju peningkatan status daerah ini. Itu bukti pemerintah pusat melihat potensi besar Kotim, baik dari sisi geografis maupun keamanan,” ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan dukungan penuh DPRD Kotim terhadap visi pembangunan Gubernur Kalteng, baik di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran maupun Agustiar Sabran, yang dinilainya konsisten mendorong pemerataan pembangunan antardaerah.

“Kami sejalan dengan semangat pemerintah provinsi untuk membangun Kalteng secara merata. Kalau pemekaran terwujud, itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah timur,” tambahnya.

Juliansyah memperkirakan, pembahasan serius soal pemekaran wilayah di Kalteng akan mulai mengemuka pada 2027 atau 2028, seiring arah pembangunan nasional yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mendengar Presiden Prabowo akan membuka kembali ruang pembahasan pemekaran wilayah di masa pemerintahannya. Tapi fokus utama beliau di tahun 2026 masih pada program prioritas nasional, terutama makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia,” jelasnya.

Dengan berbagai indikator yang dimiliki, Juliansyah optimistis Kotim siap bersaing menjadi calon ibu kota provinsi baru, jika pemekaran Kalteng benar-benar terealisasi.

“Secara kesiapan, Kotim sudah sangat layak. Tinggal bagaimana pemerintah pusat menilai secara menyeluruh dari berbagai aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur,” pungkasnya. (bah)

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Wacana pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali ramai dibicarakan. Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menegaskan, daerahnya punya potensi kuat menjadi calon ibu kota provinsi baru jika rencana pemekaran benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat.

“Kalau pemekaran wilayah Kalteng disetujui, bukan hanya Pangkalan Bun yang berpeluang. Kotim juga mulai dilirik sebagai pusat pemerintahan baru. Gambaran ke arah itu sudah ada, tinggal menunggu kajian dan keputusan pemerintah pusat,” ujar Juliansyah, Jumat (17/10/2025).

Ia menjelaskan, posisi strategis Kotim, infrastruktur yang terus berkembang, serta peran penting daerah ini sebagai pusat ekonomi di wilayah timur Kalteng menjadi faktor utama pendukungnya. Keberadaan Markas Korem 102/Panju Panjung di Sampit disebut sebagai langkah awal yang memperkuat posisi Kotim di masa depan.

“Penetapan Kotim sebagai lokasi Korem menjadi sinyal positif dan langkah strategis menuju peningkatan status daerah ini. Itu bukti pemerintah pusat melihat potensi besar Kotim, baik dari sisi geografis maupun keamanan,” ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan dukungan penuh DPRD Kotim terhadap visi pembangunan Gubernur Kalteng, baik di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran maupun Agustiar Sabran, yang dinilainya konsisten mendorong pemerataan pembangunan antardaerah.

“Kami sejalan dengan semangat pemerintah provinsi untuk membangun Kalteng secara merata. Kalau pemekaran terwujud, itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah timur,” tambahnya.

Juliansyah memperkirakan, pembahasan serius soal pemekaran wilayah di Kalteng akan mulai mengemuka pada 2027 atau 2028, seiring arah pembangunan nasional yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mendengar Presiden Prabowo akan membuka kembali ruang pembahasan pemekaran wilayah di masa pemerintahannya. Tapi fokus utama beliau di tahun 2026 masih pada program prioritas nasional, terutama makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia,” jelasnya.

Dengan berbagai indikator yang dimiliki, Juliansyah optimistis Kotim siap bersaing menjadi calon ibu kota provinsi baru, jika pemekaran Kalteng benar-benar terealisasi.

“Secara kesiapan, Kotim sudah sangat layak. Tinggal bagaimana pemerintah pusat menilai secara menyeluruh dari berbagai aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur,” pungkasnya. (bah)