SAMPIT, PROKALTENG.CO — Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mengingatkan seluruh anggota dewan agar serius dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ia menegaskan, pembahasan harus tepat waktu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peringatan itu disampaikan di tengah kegiatan reses serentak DPRD Kotim di lima daerah pemilihan. Para legislator turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sebagai bahan penyusunan pokok pikiran (pokir) dewan.
“Reses itu bukan sekadar formalitas, tapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan. Hasilnya nanti harus tercermin dalam RAPBD 2026,” tegas Rimbun, Kamis (16/10).
Ia menilai keterlambatan pembahasan anggaran bisa berdampak luas, mulai dari terhambatnya pencairan dana hingga tertundanya program prioritas.
“Kalau kita lambat, rakyat yang menanggung akibatnya. Ini soal tanggung jawab moral,” ujarnya.
Rimbun meminta seluruh fraksi segera menyusun laporan reses berbasis data agar setiap aspirasi bisa diterjemahkan ke program nyata.
“Jangan hanya berhenti di catatan, tapi diwujudkan dalam kebijakan,” tambahnya.
Isu yang paling banyak dikeluhkan warga meliputi jalan rusak, air bersih, dan penguatan ekonomi lokal. “Disiplin anggaran itu bentuk komitmen wakil rakyat kepada publik,” tegasnya. (bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO — Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mengingatkan seluruh anggota dewan agar serius dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ia menegaskan, pembahasan harus tepat waktu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peringatan itu disampaikan di tengah kegiatan reses serentak DPRD Kotim di lima daerah pemilihan. Para legislator turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sebagai bahan penyusunan pokok pikiran (pokir) dewan.
“Reses itu bukan sekadar formalitas, tapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan. Hasilnya nanti harus tercermin dalam RAPBD 2026,” tegas Rimbun, Kamis (16/10).
Ia menilai keterlambatan pembahasan anggaran bisa berdampak luas, mulai dari terhambatnya pencairan dana hingga tertundanya program prioritas.
“Kalau kita lambat, rakyat yang menanggung akibatnya. Ini soal tanggung jawab moral,” ujarnya.
Rimbun meminta seluruh fraksi segera menyusun laporan reses berbasis data agar setiap aspirasi bisa diterjemahkan ke program nyata.
“Jangan hanya berhenti di catatan, tapi diwujudkan dalam kebijakan,” tambahnya.
Isu yang paling banyak dikeluhkan warga meliputi jalan rusak, air bersih, dan penguatan ekonomi lokal. “Disiplin anggaran itu bentuk komitmen wakil rakyat kepada publik,” tegasnya. (bah)
