SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi, menyoroti tidak meratanya bantuan untuk korban banjir, terutama di wilayah utara. Pihaknya mendapat informasi warga yang terdampak banjir ada yang dapat bantuan ada yang tidak, padahal mereka sama-sama korban banjir dan perlu bantuan
“Kami mempertanyakan bagaimana sistem penyaluran bantuan tersebut sehingga ada yang tidak mendapatkan bantuan, dan ini harus diperbaiki. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Abadi, Jumat (14/10).
Menurutnya, banjir membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas sehingga sebagian besar dari mereka membutuhkan bantuan, khususnya bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tidak bisa bekerja akibat banjir.
Pemerintah daerah dituntut mempunyai mekanisme dan koordinasi yang baik dalam menyalurkan bantuan. Tujuannya agar penyaluran bantuan dapat merata sehingga tidak ada korban banjir yang terlewatkan dalam pemberian bantuan.
“Kami minta para camat, lurah dan kepala desa mempunyai peran penting dalam memastikan pemerataan bantuan untuk korban banjir. Mereka yang tahu dan mendata para korban banjir agar bisa diberikan bantuan,” ucap Abadi.
Politisi Parti Kebangkitan Bangsa ini juga mewanti-wanti jangan sampai penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah, perusahaan maupun organisasi sosial tidak hanya tertumpuk di kecamatan atau desa tertentu. Semua korban banjir berhak dan wajib mendapat bantuan karena mereka sangat membutuhkan.
“Banjir merupakan musibah tahunan yang harus selalu diwaspadai. Justru itu pula, seharusnya diantisipasi dan penanggulangannya oleh pemerintah daerah seharusnya semakin baik, salah satunya dalam pemerataan penyaluran bantuan,” tutupnya.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi, menyoroti tidak meratanya bantuan untuk korban banjir, terutama di wilayah utara. Pihaknya mendapat informasi warga yang terdampak banjir ada yang dapat bantuan ada yang tidak, padahal mereka sama-sama korban banjir dan perlu bantuan
“Kami mempertanyakan bagaimana sistem penyaluran bantuan tersebut sehingga ada yang tidak mendapatkan bantuan, dan ini harus diperbaiki. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Abadi, Jumat (14/10).
Menurutnya, banjir membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas sehingga sebagian besar dari mereka membutuhkan bantuan, khususnya bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tidak bisa bekerja akibat banjir.
Pemerintah daerah dituntut mempunyai mekanisme dan koordinasi yang baik dalam menyalurkan bantuan. Tujuannya agar penyaluran bantuan dapat merata sehingga tidak ada korban banjir yang terlewatkan dalam pemberian bantuan.
“Kami minta para camat, lurah dan kepala desa mempunyai peran penting dalam memastikan pemerataan bantuan untuk korban banjir. Mereka yang tahu dan mendata para korban banjir agar bisa diberikan bantuan,” ucap Abadi.
Politisi Parti Kebangkitan Bangsa ini juga mewanti-wanti jangan sampai penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah, perusahaan maupun organisasi sosial tidak hanya tertumpuk di kecamatan atau desa tertentu. Semua korban banjir berhak dan wajib mendapat bantuan karena mereka sangat membutuhkan.
“Banjir merupakan musibah tahunan yang harus selalu diwaspadai. Justru itu pula, seharusnya diantisipasi dan penanggulangannya oleh pemerintah daerah seharusnya semakin baik, salah satunya dalam pemerataan penyaluran bantuan,” tutupnya.(bah)
