SAMPIT, PROKALTENG.CO – Anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Ir Perdamean Gultom sangat menyayangkan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 yang belum terserap maksimal. Padahal banyak program lain yang sudah ditunda, karena anggarannya dialihkan untuk penanganan virus corona.
“Saya tadi mendengar berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020, bahwa serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 belum optimal. Padahal kami sangat mendukung langkah- langkah penanganan Covid-19 dan dampaknya. Untuk itulah kita bisa memaklumi kebijakan pemerintah daerah yang focus mengalokasikan anggaran tersebut,” kata Perdamean Gultom saat mengikuti rapat pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Senin (12/7) lalu.
Menurut dia, tahun 2020 lalu, anggaran daerah sebesar 50 persen dirasionalisasi untuk mendanai penanganan Covid-19. Tahun 2021 ini, sebesar 8 persen anggaran di-refocusing kembali untuk penanganan virus corona, baik pencegahan, penanggulangan dan pemulihannya.
“Kondisi ini membuat banyak program pembangunan tidak bisa dijalankan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 tidak maksimal. Padahal anggarannya tersedia, bahkan pengalokasiannya sampai harus menunda sejumlah kegiatan lain,” ujar Gultom.
Terkait hal itu, anggota dewan ini minta kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait agar terbuka dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020. “Kami minta semua instansi bisa terbuka terkait penggunaan anggaran
penanganan Covid-19 tahun 2020. Karena kami belum mendapatkan keterbukaan pihak pemerintah daerah berkaitan dengan anggaran yang sudah digunakan,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kotim ini juga mengatakan, dengan keterbukaan anggaran tersebut, pihaknya dan masyarakat dapat mengetahui anggaran tersebut dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga tidak ada kecurigaan.
“Selaku fungsi pengawasan terhadap penggunaan maupun rencana penggunaan uang rakyat tersebut, kami minta keterbukaan. Jangan ada kesan tutup-menutupi. Karena itu uang rakyat. Sebagai wakil dari rakyat, kami ingin tahu kejelasan penggunaan secara rinci,” tandasnya.