SAMPIT, PROKALTENG.CO– Rencana pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringun Timur (Kotim) oleh Bupati H Halikinnor pada akhir Agustus atau awal September 2021 nanti, mendapat dukungan dari Ketua Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar.
"Saya sangat mendukung rencana bupati melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim. Hal ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan sudah seharusnya ada perombakan. Kami harap hasil dari perombakan nanti memberikan nilai positif untuk daerah ini," kata Kurniawan, Kamis (12/8).
Menurut dia, sesuai ketentuan, bupati terpilih baru bisa melantik pejabat setelah enam bulan memimpin. Karena pasangan Bupati H Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati dilantik pada Jumat (26/2) lalu. Maka dari itu pihaknya sangat mendukung adanya penyegaran pada satuan perangkat daerah (PD) ataupun camat yang mereka pimpin. Karena saat ini banyak kepala PD maupun camat dijabat oleh seorang pelaksana tugas.
"Kami menilai langkah bupati untuk melakukan perombakan sangatlah baik dan tepat, dan itu merupakan hak prerogatif bupati. Apalagi menurut Bupati Halikinnor, perombakan itu sifatnya dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terjadi saat ini," ungkap Kurniawan.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menambahkan bahwa perombakan pejabat tersebut juga merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan Kabupaten Kotim, termasuk menyangkut penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. Sudah saatnya memberikan kesempatan kepada ASN yang berkualitas dan memiliki kapasitas menjadi kepala PD.
"Sudah saatnya perangkat daerah dilakukan penyegaran, karena sudah beberapa tahun ini belum ada pergantian, apalagi di tengah lesunya ekonomi di daerah ini akibat dari pandemi Covid-19, maka dibutuhkan kinerja maksimal dari pimpinan setiap perangkat daerah," ujar Kurniawan
Dia mengharapkan agar jabatan kepala PD diberikan kesempatan kepada yang lebih energik, yang mau bekerja keras, kreatif, inovatif dan profesional, sehingga banyak inovasi-inovasi dalam bekerja, tanpa harus bekerja dan berharap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).