32.5 C
Jakarta
Wednesday, June 19, 2024
spot_img

Problem Utama Inflasi Terkait Harga Pangan dan Energi

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sangat mendukung peryataan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pangan pada Sabtu (8/10), terkait pengendalian inflasi, harus ada tindakan nyata dari Satgas Kabupaten Kotim terkait harga kebutuhan pokok agar bisa dikendalikan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Juliansyah mengatakan pernyataan Gubernur cukup beralasan mengingat Kota Sampit Kabupaten Kotim merupakan wilayah yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Untuk itu pengendalian inflasi jangka pendek maupun jangka panjang segera dilakukan agar bisa menekan lonjakan harga di daerah ini.

“Untuk pengendalian inflasi jangka pendek, Kami DPRD meminta pemerintah daerah supaya bisa terus menjaga stabilitas harga pangan daerah ini, termasuk mengendalikan harga elpiji yang naik drastis dari Harga Eceran Tertinggi. Sedangkan pada jangka panjang, pemerintab derah harus mewujudkan ketahanan pangan agar bisa jadi Produsen,” kata Juliansyah, Selasa (11/10).

Baca Juga :  DLH Diingatkan untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah

Menurutnya secara keseluruhan, problem utama inflasi adalah terkait harga pangan dan energi. Dengan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan.

“Pemerintah daerah harus menjaga kestabilan harga bahan pangan karena turut menyumbang inflasi daerah. Pemerataan distribusi menjadi kunci. Jangan ada harga komoditas yang melambung tinggi atau hilang di pasaran,” ujar Juliansyah

Dirinya mengatakan untuk mengatasi masalah ini agar semua pihak terkait terus bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi. Karena semua itu butuh kebersamaan dan kerja sama yang baik, maka langkah antisipatif untuk menahan lonjakan inflasi dengan menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi menjadi agenda prioritas daerah.

“Pengendalian inflasi menjadi fokus perhatian atau prioritas utama, Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran, kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kita semua,” ucap Juliansyah.

Baca Juga :  Dua Raperda Inisiatif DPRD Segera Dibahas Lebih Lanjut

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan dengan mengelar operasi pasar atau pasar penyeimbang yang dilaksanakan secara konsisten dengan menjual bahan pangan, sembako, elpigi 3 kg dan komoditas lainnya di Kota Sampit akan menahan lajunya inflasi di Kabupaten ini. Terkait stok komoditas bahan pangan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengontrol berbagai macam kebutuhan pangan guna menjaga harga harga tidak naik.

“Selain itu pemerintah daerah juga berkomunikasi dengan Pertamina untuk menjaga agar disparitas harga elpiji tidak terlalu tinggi termasuk meminta Pertamina agar dapat bekerja sama mengingatkan pihak pangkalan atau distributor gas elpiji dan pengecer untuk tidak menaikkan harga jauh melampaui HET. Terkait hal ini, pemerintah daerah dapat bersinergi untuk melakukan penegakan hukum terkait maslah gas elpiji ini,” tutupnya.(bah)

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sangat mendukung peryataan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pangan pada Sabtu (8/10), terkait pengendalian inflasi, harus ada tindakan nyata dari Satgas Kabupaten Kotim terkait harga kebutuhan pokok agar bisa dikendalikan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Juliansyah mengatakan pernyataan Gubernur cukup beralasan mengingat Kota Sampit Kabupaten Kotim merupakan wilayah yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Untuk itu pengendalian inflasi jangka pendek maupun jangka panjang segera dilakukan agar bisa menekan lonjakan harga di daerah ini.

“Untuk pengendalian inflasi jangka pendek, Kami DPRD meminta pemerintah daerah supaya bisa terus menjaga stabilitas harga pangan daerah ini, termasuk mengendalikan harga elpiji yang naik drastis dari Harga Eceran Tertinggi. Sedangkan pada jangka panjang, pemerintab derah harus mewujudkan ketahanan pangan agar bisa jadi Produsen,” kata Juliansyah, Selasa (11/10).

Baca Juga :  DLH Diingatkan untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah

Menurutnya secara keseluruhan, problem utama inflasi adalah terkait harga pangan dan energi. Dengan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan.

“Pemerintah daerah harus menjaga kestabilan harga bahan pangan karena turut menyumbang inflasi daerah. Pemerataan distribusi menjadi kunci. Jangan ada harga komoditas yang melambung tinggi atau hilang di pasaran,” ujar Juliansyah

Dirinya mengatakan untuk mengatasi masalah ini agar semua pihak terkait terus bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi. Karena semua itu butuh kebersamaan dan kerja sama yang baik, maka langkah antisipatif untuk menahan lonjakan inflasi dengan menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi menjadi agenda prioritas daerah.

“Pengendalian inflasi menjadi fokus perhatian atau prioritas utama, Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran, kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kita semua,” ucap Juliansyah.

Baca Juga :  Dua Raperda Inisiatif DPRD Segera Dibahas Lebih Lanjut

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan dengan mengelar operasi pasar atau pasar penyeimbang yang dilaksanakan secara konsisten dengan menjual bahan pangan, sembako, elpigi 3 kg dan komoditas lainnya di Kota Sampit akan menahan lajunya inflasi di Kabupaten ini. Terkait stok komoditas bahan pangan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengontrol berbagai macam kebutuhan pangan guna menjaga harga harga tidak naik.

“Selain itu pemerintah daerah juga berkomunikasi dengan Pertamina untuk menjaga agar disparitas harga elpiji tidak terlalu tinggi termasuk meminta Pertamina agar dapat bekerja sama mengingatkan pihak pangkalan atau distributor gas elpiji dan pengecer untuk tidak menaikkan harga jauh melampaui HET. Terkait hal ini, pemerintah daerah dapat bersinergi untuk melakukan penegakan hukum terkait maslah gas elpiji ini,” tutupnya.(bah)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru