SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggata Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah meminta pemerintah kabupaten pada tahun 2023 nanti, agar dapat memenuhi tenaga pendidikan dan kesehatan atau medis, sehingga kedepannya tidak terjadi masalah kekurangan tenaga tersebut terutama di daerah pelosok desa.
“Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten agar tahun nanti dapat memenuhi tenaga pendidikan dan kesehatan terutama didaerah pedalaman dan juga menempatkan tenaga pendidik dan kesehatan yang benar-benar mau bekerja dengan serius,” kata Riskon, Senin (7/11).
Menurutnya pihak DPRD khususnya Komisi III sangat mendukung apabila pemerintah daerah Kabupaten Kotim mengangkat tenaga kontrak di dua sektor tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi mereka harus mau ditempatkan di daerah pelosok desa.
“Kami sangat mendukung kalau pemerintah melakukan pengangkatan tenaga kontrak untuk tenaga pendidik dan kesehatan, menjadi PPPK, tetapi mereka harus mau ditempatkan dimana saja, Jangan sampai begitu ditempatkan di daerah pelosok mereka jadi malas bekerja,” ujar Riskon.
Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar pemerintah daerah memetakan wilayah mana yang masih kurang tenaga pendidikan maupun kesehatan sehingga kekurangan tersebut akan segera dipenuhi, karena kekurang tenaga di dua sektor ini menjadi persoalan yang seakan belum terselesaikan sampai saat ini.
Dirinya juga menambahkan dalam mengangkat tenaga kontrak, baik tenaga pendidik atau kesehatan bisa mengutamakan warga asli daerah itu sendiri, karena kalau warga di daerah itu sendiri pasti mereka akan betah.
“Kalau kita mengangkat warga bukan warga disana mereka pasti tidak betah tinggal disana dan sering pulang meninggalkan tugas yang jadi kewajibannya, kalau seperti itu sampai kapanpun tenaga tersebut tidak pernah akan terpenuhi dan masyarakat akan terus mengeluhkan akan hal tersebut,” tutupnya.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggata Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah meminta pemerintah kabupaten pada tahun 2023 nanti, agar dapat memenuhi tenaga pendidikan dan kesehatan atau medis, sehingga kedepannya tidak terjadi masalah kekurangan tenaga tersebut terutama di daerah pelosok desa.
“Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten agar tahun nanti dapat memenuhi tenaga pendidikan dan kesehatan terutama didaerah pedalaman dan juga menempatkan tenaga pendidik dan kesehatan yang benar-benar mau bekerja dengan serius,” kata Riskon, Senin (7/11).
Menurutnya pihak DPRD khususnya Komisi III sangat mendukung apabila pemerintah daerah Kabupaten Kotim mengangkat tenaga kontrak di dua sektor tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi mereka harus mau ditempatkan di daerah pelosok desa.
“Kami sangat mendukung kalau pemerintah melakukan pengangkatan tenaga kontrak untuk tenaga pendidik dan kesehatan, menjadi PPPK, tetapi mereka harus mau ditempatkan dimana saja, Jangan sampai begitu ditempatkan di daerah pelosok mereka jadi malas bekerja,” ujar Riskon.
Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar pemerintah daerah memetakan wilayah mana yang masih kurang tenaga pendidikan maupun kesehatan sehingga kekurangan tersebut akan segera dipenuhi, karena kekurang tenaga di dua sektor ini menjadi persoalan yang seakan belum terselesaikan sampai saat ini.
Dirinya juga menambahkan dalam mengangkat tenaga kontrak, baik tenaga pendidik atau kesehatan bisa mengutamakan warga asli daerah itu sendiri, karena kalau warga di daerah itu sendiri pasti mereka akan betah.
“Kalau kita mengangkat warga bukan warga disana mereka pasti tidak betah tinggal disana dan sering pulang meninggalkan tugas yang jadi kewajibannya, kalau seperti itu sampai kapanpun tenaga tersebut tidak pernah akan terpenuhi dan masyarakat akan terus mengeluhkan akan hal tersebut,” tutupnya.(bah)
