SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin (Kotim), Riskon Fabiansyah, mengungkapkan, tahun ini refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kembali terjadi. Namun, kondisi itu diharapkan tak mengganggu maupun menghilangkan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD. Pasalnya hal itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur APBD.
"Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sesuai petunjuk PMK No.17 tahun 2021 APBD masing-masing daerah di Indonesia termasuk kotim mendapat Refocusing atau pemangkasan anggaran sebesar 8 persen dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya," ujar Riskon saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (7/6).
Dia mengaku sangat mendukung kebijakan itu dilaksanakan, tapi baginya tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah agar proses refocusing anggaran jangan sampai menghilangkan dan mengganggu anggaran pokok-pokok pikiran DPRD.
"Pokok pikiran anggota DPRD itu sendiri berdasarkan usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan saat melaksanakan reses, dan sifatnya juga urgent," terang Riskon.
Politikus Muda Partai Golkar ini juga mengatakan, pokir DPRD itu merupakan impian dan harapan masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD pada saat reses. Apalagi tahun 2020 lalu hampir tidak ada progres pembangunan di Kabupaten Kotim yang di akibatkan refocusing sebesar 50 persen dari pemerintah pusat.
"Saya ingatkan sekali lagi untuk pemerintah Kabupaten kotim jangan hilangkan lagi anggaran pokir anggota DPRD. Saya yakin di bawah kepemimpinan bupati yang baru ini tentu saja beliau pastinya mengingatkan PD dilingkungan Pemkab Kotim untuk mempriotaskan agar jangan sampai proses refocusing itu sendiri malah menghilangkan aspirasi dari masyarakat," ucap Riskon.
Dia juga berharap program pembangunan di daerah terpencil seperti dapil IV dan dapil V tahun ini bisa berjalan untuk mempercepat ketertinggalan dan keterisolasian selama ini. Pihaknya juga sangat sepakat apa yang disampaikan Bupati Halikinnor beberapa lalu bahwa program pembangunan di daerah memerlukan proses prosedur administrasi yang disesuaikan SAPD mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, proses lelang untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin (Kotim), Riskon Fabiansyah, mengungkapkan, tahun ini refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kembali terjadi. Namun, kondisi itu diharapkan tak mengganggu maupun menghilangkan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD. Pasalnya hal itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur APBD.
"Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sesuai petunjuk PMK No.17 tahun 2021 APBD masing-masing daerah di Indonesia termasuk kotim mendapat Refocusing atau pemangkasan anggaran sebesar 8 persen dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya," ujar Riskon saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (7/6).
Dia mengaku sangat mendukung kebijakan itu dilaksanakan, tapi baginya tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah agar proses refocusing anggaran jangan sampai menghilangkan dan mengganggu anggaran pokok-pokok pikiran DPRD.
"Pokok pikiran anggota DPRD itu sendiri berdasarkan usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan saat melaksanakan reses, dan sifatnya juga urgent," terang Riskon.
Politikus Muda Partai Golkar ini juga mengatakan, pokir DPRD itu merupakan impian dan harapan masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD pada saat reses. Apalagi tahun 2020 lalu hampir tidak ada progres pembangunan di Kabupaten Kotim yang di akibatkan refocusing sebesar 50 persen dari pemerintah pusat.
"Saya ingatkan sekali lagi untuk pemerintah Kabupaten kotim jangan hilangkan lagi anggaran pokir anggota DPRD. Saya yakin di bawah kepemimpinan bupati yang baru ini tentu saja beliau pastinya mengingatkan PD dilingkungan Pemkab Kotim untuk mempriotaskan agar jangan sampai proses refocusing itu sendiri malah menghilangkan aspirasi dari masyarakat," ucap Riskon.
Dia juga berharap program pembangunan di daerah terpencil seperti dapil IV dan dapil V tahun ini bisa berjalan untuk mempercepat ketertinggalan dan keterisolasian selama ini. Pihaknya juga sangat sepakat apa yang disampaikan Bupati Halikinnor beberapa lalu bahwa program pembangunan di daerah memerlukan proses prosedur administrasi yang disesuaikan SAPD mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, proses lelang untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
