SAMPIT, PROKALTENG.CO- Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
menyebabkan semua sektor termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami penurunan. Padahal selama ini
sektor UMKM menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi.
“Untuk membangkitkan sektor ekonomi kerakyatan ini,
maka pemerintah daerah ini diminta untuk membantu bagaimana memberdayakan para
UMKM dan sektor informal hal ini untuk mencegah pertambahan penduduk miskin dan
bertambahnya penganguran sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih
terjadi saat ini,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Kotim Modika Latifah
Munawarah, Senin (5/4).
Menurut informasi yang dirinya dapat meningkatnya jumlah
pengangguran di Kabupaten Kotim selama tahun 2020, tercatat terjadi penambahan
pengangguran sebanyak 1.789 orang, Terjadi lonjakan jumlah pengangguran terbuka
mencapai 17,39 persen. Meningkat dari 10.287 jiwa pada 2019 menjadi 12.076
jiwa pada tahun 2020 kemarin.
“Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
maka pemerintah daerah harus membangkitkan UMKM didaerah ini, dengan membantu
mereka dari segi permodalannya ataupun pengembangannya, karena sejumlah
masyarakat mengeluhkan sulitnya mencari permodalan untuk mengembangkan
UMKM,” ucap Modika.
Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan
bantuan modal menjadi hal yang diharapkan masyarakat untuk mengembangkan UMKM,
karena selama ini para UMKM cukup kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal,
karena berbagai persyaratan perbankan yang tidak bisa dipenuhi.
“Pemerintah daerah harus dapat memperhatikan bagaimana
caranya agar bisa memberikan bantuan terhadap UMKM. Saya kira bukan hanya
bantuan modal, tapi juga soal ketersediaan market untuk memasarkan produk
UMKM,†sampai Modika.
Dirinya juga mengatakan para pelaku UMKM tidak hanya diberi
bantuan modal saja, tapi juga pelatihan maupun cara membranding produknya,
sehingga pelaku UMKM bisa eksis. Salah satu caranya diberi pelatihan serta
brand produknya bisa menembus pasar, karena daerah ini memiliki berbagai jenis
UMKM yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan berbagai produk berbeda, mulai dari
produk makanan, minuman ataupun produk lainnya.
“Saya berharap
peran kepala daerah bisa lebih memihak pada kepentingan pelaku UMKM, agar
mereka tidak gulung tikar, apalagi ada kebijakan baru yaitu PPKM Mikro, yang
saat ini sangat ketat, Karena itu, butuh sentuhan pemerintah untuk
mengawal kebutuhan pasar hasil produksi para UMKM,” tutupnya.