29.1 C
Jakarta
Thursday, May 30, 2024
spot_img

Kerusakan Jalan Dalam Kota, Dewan Minta Pemkab Bersikap

SAMPIT,KALTENGPOS.CO-Anggota
Komisi IV DPRD Kabupaten  Kotawaringin
Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mengatakan saat ini banyak jalan di dalam kota
yang rusak.Terutama jalan lintas hal ini disebabkan oleh kendaraan truk besar
dengan angkutan barang yang melebihi kapasitas dibiarkan lewat begitu saja.

“Saat
ini banyak jalan yang rusak di daerah perkotaan hal ini dikarenakan banyak
kendaraan yang datang dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Hambaring Hurung
bermuatan melebihi tonase yang melintas dalam Kota Sampit,”katanya,
kemarin (3/9).

Menurut
Handoyo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim harus menyikapi kerusakan jalan
yang sudah mulai terlihat seperti di Jalan S Parman yang mana akibat lemahnya
pengawasan melalui intansi terkait hal ini banyak kendaraan yang melibihi
kapasitas lalu lalang melewati jalan tersebut.1

Baca Juga :  Perusahaan Diminta Tak Abaikan K3

“Kami
tegaskan agar pemkab harus bersikap mengenai kerusakan jalan yang mulai terjadi
di Jalan S Parman. karena ini jalan permukiman dalam kota cepat rusak karena
akses keluar masuknya mobil angkutan pelabuhan,” ujarnya.

Politisi
Partai Demokrat ini juga meminta pemkab menyurati pihak pengelola pelabuhan itu
untuk segera merelokasi kegiatan dari daerah itu. Karena mereka tidak mungkin
selama  5 -10 tahun kedepan tetap
beroperasi di tengah kota.

“Menurut
saya, sudah saatnya pelabuhan itu dipindah ke daerah Bagendang. Kalau tetap
dibiar kan di situ akses jalan dalam kota akan cepat rusak, maka dari itu pemkab
kami minta menyurati pihak pengelola pelabuhan,” tegasnya.

Dirinya
menyebutkan kendaraan yang melintas di Jalan S Parman itu melebihi kekuatan
jalan yang hanya mampu menampung 8 ton saja, sehingga jalan tersebut kerap
amblas karena muatan yang tidak sebanding. Kondisi ini sudah berulang kali
terjadi, sayangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak pelabuhan
dianggap sangat kurang.

Baca Juga :  DPRD: Selamat HUT ke-75 TNI

“Kami minta pihak pelabuhan harus memikirkan
kepentingan umum, mereka itu badan usaha sementara kerusakan jalan daerah yang
dibebankan, jujur saya tidak setuju kalau jalan kita rusak, tapi pengusahan
tidak memikirkan akan jalan yang dilalui armada mereka,” tutupnya.

SAMPIT,KALTENGPOS.CO-Anggota
Komisi IV DPRD Kabupaten  Kotawaringin
Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mengatakan saat ini banyak jalan di dalam kota
yang rusak.Terutama jalan lintas hal ini disebabkan oleh kendaraan truk besar
dengan angkutan barang yang melebihi kapasitas dibiarkan lewat begitu saja.

“Saat
ini banyak jalan yang rusak di daerah perkotaan hal ini dikarenakan banyak
kendaraan yang datang dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Hambaring Hurung
bermuatan melebihi tonase yang melintas dalam Kota Sampit,”katanya,
kemarin (3/9).

Menurut
Handoyo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim harus menyikapi kerusakan jalan
yang sudah mulai terlihat seperti di Jalan S Parman yang mana akibat lemahnya
pengawasan melalui intansi terkait hal ini banyak kendaraan yang melibihi
kapasitas lalu lalang melewati jalan tersebut.1

Baca Juga :  Perusahaan Diminta Tak Abaikan K3

“Kami
tegaskan agar pemkab harus bersikap mengenai kerusakan jalan yang mulai terjadi
di Jalan S Parman. karena ini jalan permukiman dalam kota cepat rusak karena
akses keluar masuknya mobil angkutan pelabuhan,” ujarnya.

Politisi
Partai Demokrat ini juga meminta pemkab menyurati pihak pengelola pelabuhan itu
untuk segera merelokasi kegiatan dari daerah itu. Karena mereka tidak mungkin
selama  5 -10 tahun kedepan tetap
beroperasi di tengah kota.

“Menurut
saya, sudah saatnya pelabuhan itu dipindah ke daerah Bagendang. Kalau tetap
dibiar kan di situ akses jalan dalam kota akan cepat rusak, maka dari itu pemkab
kami minta menyurati pihak pengelola pelabuhan,” tegasnya.

Dirinya
menyebutkan kendaraan yang melintas di Jalan S Parman itu melebihi kekuatan
jalan yang hanya mampu menampung 8 ton saja, sehingga jalan tersebut kerap
amblas karena muatan yang tidak sebanding. Kondisi ini sudah berulang kali
terjadi, sayangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak pelabuhan
dianggap sangat kurang.

Baca Juga :  DPRD: Selamat HUT ke-75 TNI

“Kami minta pihak pelabuhan harus memikirkan
kepentingan umum, mereka itu badan usaha sementara kerusakan jalan daerah yang
dibebankan, jujur saya tidak setuju kalau jalan kita rusak, tapi pengusahan
tidak memikirkan akan jalan yang dilalui armada mereka,” tutupnya.

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru