SAMPIT, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendesak aparat penegak hukum agar tidak setengah hati untuk menangani kasus pencurian buah kelapa sawit yang marak di Kotim, termasuk menelusuri hingga ke pihak penadah.
Ia menilai, pencurian sawit kini tidak hanya terjadi di perkebunan besar milik perusahaan, tetapi juga merambah kebun milik masyarakat dan koperasi. Kondisi ini dinilai merugikan banyak pihak dan berpotensi memicu konflik di tingkat bawah.
“Banyak pencurian buah sawit baik di perusahaan besar, kebun masyarakat, maupun koperasi. Kami minta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya, Senin (30/3/2026) dilansir dari Kalteng Pos.
Anggota DPRD Kotim dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan, setiap pelanggaran hukum harus diproses secara pidana, tanpa melihat jumlah kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, ketegasan hukum penting sebagai efek jera sekaligus pembelajaran bagi masyarakat.
“Jangan pandang sedikit atau banyaknya yang dicuri. Kalau sudah melanggar hukum, ya harus dipidana. Jangan diberi ampun,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas, sekaligus memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah penindakan yang telah dilakukan selama ini.
Tak hanya pelaku di lapangan, Rimbun juga mendorong aparat untuk menelusuri rantai distribusi hasil curian, termasuk tempat penampungan dan pembeli.
“Kalau ada indikasi, tempat pengumpulan sawit juga harus diperiksa. Penadah atau pembeli barang curian itu juga harus ditindak. Jangan berhenti di pencurinya saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, upaya penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk turut membantu menciptakan situasi yang kondusif.
“Kami ingin penegak hukum dibantu sampai ke tingkat desa. Semua harus ikut berperan agar Kotim tetap aman dan kondusif,” tandasnya. (mif/kpg)
