KASONGAN, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Alfriyano. Meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Katingan untuk segera memberikan kepastian terkait penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Desakan ini muncul setelah Alfriyano mengaku kerap menerima pertanyaan dari kalangan guru dan tenaga kesehatan, mengenai status pembayaran TPP yang menjadi hak mereka.
Menurut Alfriyano, ketidakjelasan mengenai TPP telah menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menekankan, bahwa TPP merupakan salah satu hak pegawai yang harus dipenuhi, dan penundaan tanpa informasi yang transparan dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami membutuhkan ketegasan dan kepastian untuk para pegawai ini, karena bagaimanapun juga itu bagian dari salah satu hak mereka,” tegas politisi PKB ini ketika RDP dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Selasa (17/6).
Alfriyano menyoroti potensi dampak serius dari ketidakpastian ini terhadap kondisi ekonomi para pegawai. Dia mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa sebagian pegawai mungkin mengandalkan TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup atau cicilan pinjaman bank.
“Kita tidak mengetahui keadaan perekonomian para pegawai kita di daerah ini. Apakah gaji mereka habis oleh kredit di bank,” ujarnya.
Mantan anggota Polri ini juga menambahkan, jika situasi ini berlarut-larut, ada kekhawatiran pegawai akan terpaksa meninggalkan tugas demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Oleh karena itu, Alfriyano berharap Pemda Katingan dapat segera memberikan penjelasan dan solusi konkret terkait pembayaran TPP ini.
“Transparansi dan komunikasi yang efektif diharapkan dapat meredam kekhawatiran para pegawai, serta menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan,” tandasnya.(eri/kpg)