KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas H Didi Hartoyo memberikan apresiasi kepada Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bapenda Kabupaten Kapuas yang telah turun langsung ke lapangan melakukan aksi jemput bola pendataan dan penagihan pajak ke sejumlah Perusahaan tambang.
Menurut Didi Hartoyo, langkah aktif ini merupakan bentuk sinergi yang patut diapresiasi di tengah upaya daerah untuk terus meningkatkan pendapatan, terutama di masa ketika pemerintah pusat melakukan pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Kami sangat mendukung langkah Bapenda yang proaktif turun ke lapangan. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak PAD dan menjaga stabilitas keuangan daerah,” ujarnya, Rabu (22/10).
Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kapuas dapat bersikap proaktif dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak mereka.
“Perusahaan harus patuh dan jangan abai terhadap kewajiban pajak. Kalau kendaraannya sudah bernomor polisi KH-B dan beroperasi di wilayah kita, tentu kontribusinya harus kembali ke daerah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Didi menuturkan bahwa pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian suatu daerah.
“Ketika PAD meningkat, maka ruang fi skal pemerintah daerah juga semakin kuat untuk membiayai pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Didi.
Ia mencontohkan, peningkatan PAD dapat dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di pedesaan, membangun fasilitas pendidikan, hingga mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maupun masyarakat akan kembali dalam bentuk manfaat nyata. Ia berharap, ke depan, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memperkuat sistem digitalisasi pajak dan retribusi daerah agar proses pendataan dan pembayaran bisa lebih transparan, cepat, dan akurat.
Menurut dia, modernisasi sistem pajak daerah menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan menutup celah kebocoran penerimaan.
“PAD ini untuk membangun daerah. Kalau semua taat dan sistemnya baik, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandas Didi Hartoyo. (art/kpg)