KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Kapuas mendukung pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Kapuas di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas, Selasa (14/7/2026). Kegiatan bertema “Dengan Pajak Kita Membangun Kabupaten Kapuas” dan berslogan “Bayar Pajak Sekarang, Untuk Masa Depan Daerah” tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes, ST., mengatakan Pekan Panutan Pajak Daerah menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak.
“Pekan Panutan Pajak Daerah bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Yohanes mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Bapenda dalam memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak. Saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran digital, seperti Betang Mobile Bank Kalteng, QRIS, Wondr BNI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Kantor Pos, hingga pembayaran langsung di Kantor Bapenda.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap para pimpinan daerah, aparatur sipil negara (ASN), DPRD, TNI-Polri, BUMN, BUMD, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat dapat menjadi teladan dalam membayar pajak tepat waktu.
“Tentu harapan kita ini didukung seluruh pimpinan daerah, ASN, DPRD, TNI-Polri, BUMN, BUMD, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat menjadi teladan dalam membayar pajak tepat waktu,” tegasnya.
Yohanes menilai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak harus diawali dengan keteladanan dari para pemimpin dan aparatur pemerintah. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, target penerimaan daerah diharapkan dapat tercapai secara optimal.
Ia menegaskan bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun program pemberdayaan ekonomi.
“Harus diakui pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Anes itu berharap Pekan Panutan Pajak Daerah tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menumbuhkan budaya sadar pajak di tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
“Pajak adalah urat nadi atau pondasi untuk pembangunan daerah, ayo penuhi kewajiban perpajakan,” pungkasnya. (tim)
