PAD Gunung Mas Belum Optimal, DPRD Soroti Pajak BPHTB

KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 dinilai belum mencapai target. Salah satu sektor penyumbang terbesar yang tidak terealisasi berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menjadi sorotan utama DPRD dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan III.

Hal ini terungkap dalam laporan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas saat membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD yang disampaikan pihak eksekutif.

Juru Bicara Banggar, Endra, mengungkapkan bahwa sektor pajak daerah secara umum belum terealisasi secara optimal.

“Dari beberapa komponen PAD, yang paling menonjol belum tercapai seperti penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang target PAD tertinggi namun tidak terealisasi karena Beberapa Perusahaan besar (PBS) belum menyelesaikan kewajiban pembayaran BPHTB,” ungkap Endra, pada Senin (30/06).

Ia menambahkan, proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kementerian ATR/BPN juga belum rampung. Pendampingan hukum bersama Kejaksaan telah berjalan, namun belum menunjukkan hasil nyata.

Karena itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri melalui program pendampingan hukum (legal assistance) untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak dan mempercepat penagihan secara tegas namun tetap persuasif.

“Kemudian, lakukan kampanye informasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban serta manfaat membayar BPHTB, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,” ujarnya.

Endra juga menyarankan agar digelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan yang masih memiliki tunggakan BPHTB guna mencari kejelasan dan solusi penyelesaian kewajiban tersebut. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap Bapenda.

“Khususnya dalam mengidentifikasi kendala yang menyebabkan belum optimalnya peningkatan PAD sehingga dapat dirumuskan terobosan-terobosan strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan optimalisasi potensi pendapatan daerah ke depan,” tukas dia. (nya)

KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 dinilai belum mencapai target. Salah satu sektor penyumbang terbesar yang tidak terealisasi berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menjadi sorotan utama DPRD dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan III.

Hal ini terungkap dalam laporan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas saat membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD yang disampaikan pihak eksekutif.

Juru Bicara Banggar, Endra, mengungkapkan bahwa sektor pajak daerah secara umum belum terealisasi secara optimal.

“Dari beberapa komponen PAD, yang paling menonjol belum tercapai seperti penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang target PAD tertinggi namun tidak terealisasi karena Beberapa Perusahaan besar (PBS) belum menyelesaikan kewajiban pembayaran BPHTB,” ungkap Endra, pada Senin (30/06).

Ia menambahkan, proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kementerian ATR/BPN juga belum rampung. Pendampingan hukum bersama Kejaksaan telah berjalan, namun belum menunjukkan hasil nyata.

Karena itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri melalui program pendampingan hukum (legal assistance) untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak dan mempercepat penagihan secara tegas namun tetap persuasif.

“Kemudian, lakukan kampanye informasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban serta manfaat membayar BPHTB, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,” ujarnya.

Endra juga menyarankan agar digelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan yang masih memiliki tunggakan BPHTB guna mencari kejelasan dan solusi penyelesaian kewajiban tersebut. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap Bapenda.

“Khususnya dalam mengidentifikasi kendala yang menyebabkan belum optimalnya peningkatan PAD sehingga dapat dirumuskan terobosan-terobosan strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan optimalisasi potensi pendapatan daerah ke depan,” tukas dia. (nya)