KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan tepat sasaran. DPRD ingin agar setiap alokasi dana dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Banggar sekaligus Wakil Ketua II DPRD Gumas, Espriadi, menyampaikan hasil pembahasan tersebut di kantor dewan, Rabu (23/7). Ia berharap pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berharap anggaran tahun depan benar-benar digunakan secara efisien dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Espriadi.
Ia menjelaskan, total belanja untuk Tahun Anggaran 2026 ditargetkan mencapai Rp1,37 triliun, meningkat sekitar Rp18,79 miliar atau 1,39 persen dari tahun sebelumnya.
“Kenaikan ini perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
DPRD juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset dan potensi lokal, seperti pajak daerah dan retribusi. Menurut Espriadi, pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah.
“Kami minta pemerintah daerah lebih serius menggali potensi lokal untuk memperkuat PAD,” ucapnya.
Selain itu, dewan menyoroti pentingnya perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Program Sekolah Rakyat diminta diperkuat untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Sementara untuk sektor kesehatan, DPRD menekankan agar layanan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam BPJS tetap terpenuhi.
“Tidak boleh ada warga yang kesulitan berobat hanya karena terkendala pembiayaan,” tutur Espriadi.
Terkait program cetak sawah seribu hektar, DPRD meminta agar pelaksanaannya tidak sekadar berorientasi proyek, tetapi dirancang matang dan berkelanjutan.
“Program ini harus disesuaikan dengan kearifan lokal, mengingat sebagian masyarakat masih menerapkan pola ladang berpindah. Kalau tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan hanya akan jadi proyek gagal,” katanya. (nya)