MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Rencana pembangunan jalan bypass oleh PT BDA di Kabupaten Barito Utara mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Anggota dewan menuntut kejelasan dan penekanan pada aspek keselamatan publik sebelum proyek dilanjutkan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan PT BDA, Selasa (22/1), Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan operasional perusahaan, meski menggunakan jalan privat untuk kegiatan hauling, tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab sosial dan keamanan warga di sekitarnya.
“Transparansi dan pertimbangan dampak adalah keharusan. Pembangunan infrastruktur seperti bypass bukan semata kepentingan internal perusahaan, tetapi menyangkut hajat hidup dan keselamatan publik yang beraktivitas di koridor tersebut,” ujar Hasrat.
Hasrat menggarisbawahi. Bahwa izin penggunaan jalan pribadi tidak menjadi pembebas tanggung jawab perusahaan atas potensi risiko yang ditimbulkan dari aktivitas dan pembangunan infrastruktur pendukungnya. Ia meminta PT BDA memberikan penjelasan resmi disertai dokumen perencanaan teknis yang komprehensif.
“Aspek keselamatan jalan, potensi dampak lalu lintas, serta gangguan terhadap akses masyarakat harus menjadi variabel utama dalam perencanaan. Jangan sampai efisiensi operasional perusahaan justru berpotensi menimbulkan ancaman bagi warga,” paparnya.
Politisi PAN tersebut mendorong agar perusahaan mengadakan forum bersama dengan Pemerintah Daerah dan perwakilan masyarakat terdampak, untuk membahas rencana tersebut secara menyeluruh. Implementasi prinsip berwawasan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, menurutnya, harus konkret dan terukur.
“DPRD akan mengawasi proses ini secara ketat. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan adalah mutlak untuk mencegah dampak negatif dan memastikan keselamatan serta hak masyarakat Barito Utara tetap terjaga,” tegas Hasrat menutup pernyataannya. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Rencana pembangunan jalan bypass oleh PT BDA di Kabupaten Barito Utara mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Anggota dewan menuntut kejelasan dan penekanan pada aspek keselamatan publik sebelum proyek dilanjutkan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan PT BDA, Selasa (22/1), Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan operasional perusahaan, meski menggunakan jalan privat untuk kegiatan hauling, tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab sosial dan keamanan warga di sekitarnya.
“Transparansi dan pertimbangan dampak adalah keharusan. Pembangunan infrastruktur seperti bypass bukan semata kepentingan internal perusahaan, tetapi menyangkut hajat hidup dan keselamatan publik yang beraktivitas di koridor tersebut,” ujar Hasrat.
Hasrat menggarisbawahi. Bahwa izin penggunaan jalan pribadi tidak menjadi pembebas tanggung jawab perusahaan atas potensi risiko yang ditimbulkan dari aktivitas dan pembangunan infrastruktur pendukungnya. Ia meminta PT BDA memberikan penjelasan resmi disertai dokumen perencanaan teknis yang komprehensif.
“Aspek keselamatan jalan, potensi dampak lalu lintas, serta gangguan terhadap akses masyarakat harus menjadi variabel utama dalam perencanaan. Jangan sampai efisiensi operasional perusahaan justru berpotensi menimbulkan ancaman bagi warga,” paparnya.
Politisi PAN tersebut mendorong agar perusahaan mengadakan forum bersama dengan Pemerintah Daerah dan perwakilan masyarakat terdampak, untuk membahas rencana tersebut secara menyeluruh. Implementasi prinsip berwawasan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, menurutnya, harus konkret dan terukur.
“DPRD akan mengawasi proses ini secara ketat. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan adalah mutlak untuk mencegah dampak negatif dan memastikan keselamatan serta hak masyarakat Barito Utara tetap terjaga,” tegas Hasrat menutup pernyataannya. (ren/kpg)
