SAMPIT, PROKALTENG.CO – Masalah malnutrisi seperti gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang perlu diatasi segera. Penanganan stunting pun butuh keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait.
Bupati Kotim, H Halikinnor mengakui, pemerintah pusat telah menetapkan Kotim sebagai salah satu kabupaten lokus penanganan stunting dengan angka cukup tinggi, yakni 48,8 persen. Bahkan kasus stunting di Kotim merupakan yang tertinggi di Kalteng.
“Stunting jadi masalah tersendiri bagi kita, karena tingginya angka stunting juga berdampak terhadap tidak banyaknya putra daerah lulus sebagai anggota TNI-Polri," ujar Halikinnor, Minggu (5/9).
Dikatakannya, persoalan stunting tidak saja menganggu pertumbuhan tumbuh anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular.
Halikinnor mengaku, penanganan stunting oleh pemerintah sendiri saat ini sudah mulai dilaksanakan. Bahkan rembuk stunting juga telah dilakukan. Dengan menyepakati lokus stunting dari 10 desa menjadi 29 desa, di tahun 2021-2022 ini.
“berdasarkan prevelensi sebaran stunting di Kotim hingga Agustus 2021, sebesar 22 persen. Angka itu terjadi Memang penurunan dibandingkan pada Desember 2020, yang mencapai 27 persen,” tukasnya.
Menurun Halikinnor, penanaganan stunting harus dilakukan dengan gotong royong masyarakat dan stakeholder. Dengan kebersamaan semua stekholder, maka penurunan stunting dapat tercapai.
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Masalah malnutrisi seperti gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang perlu diatasi segera. Penanganan stunting pun butuh keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait.
Bupati Kotim, H Halikinnor mengakui, pemerintah pusat telah menetapkan Kotim sebagai salah satu kabupaten lokus penanganan stunting dengan angka cukup tinggi, yakni 48,8 persen. Bahkan kasus stunting di Kotim merupakan yang tertinggi di Kalteng.
“Stunting jadi masalah tersendiri bagi kita, karena tingginya angka stunting juga berdampak terhadap tidak banyaknya putra daerah lulus sebagai anggota TNI-Polri," ujar Halikinnor, Minggu (5/9).
Dikatakannya, persoalan stunting tidak saja menganggu pertumbuhan tumbuh anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular.
Halikinnor mengaku, penanganan stunting oleh pemerintah sendiri saat ini sudah mulai dilaksanakan. Bahkan rembuk stunting juga telah dilakukan. Dengan menyepakati lokus stunting dari 10 desa menjadi 29 desa, di tahun 2021-2022 ini.
“berdasarkan prevelensi sebaran stunting di Kotim hingga Agustus 2021, sebesar 22 persen. Angka itu terjadi Memang penurunan dibandingkan pada Desember 2020, yang mencapai 27 persen,” tukasnya.
Menurun Halikinnor, penanaganan stunting harus dilakukan dengan gotong royong masyarakat dan stakeholder. Dengan kebersamaan semua stekholder, maka penurunan stunting dapat tercapai.
