PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO
– Selama tahun 2021 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan
Tengah akan fokus mengawasi upaya Pemerintah Provinsi dalam menanggulangi
penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah
Yohannes Fredy Ering, dalam menangani adanya pandemi Covid-19 di Bumi Tambun
Bungai. Pemerintah Provinsi ditekankan lebih meningkatkan dan memaksimalkan
program penanggulangan dampak pandemi.
“Yang jelas karena saat ini Pandemi
Covid 19 belum surut atau masih melandai, maka fokus Dewan akan mengawasi
sejauh mana upaya Pemprov dalam menanggulangi penyebaran Covid 19 di
Kalteng,” katanya kepada Kalteng Pos (grup prokalteng.co), Minggu (10/12).
Ia melanjutkan, berikut juga berbagai program
penanggulangan dampak pandemi baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan dan lain sebagainaya.
“Seperti halnya penyaluran bantuan
sosial, program stimulan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program program
tersebut tentunya termasuk program Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Di luar itu, lanjutnya, tentunya dewan juga
tetap serius mengawasi pelaksanaan berbagai program kegiatan yang telah
dianggarakqn dalam APBD 2021 baik dibidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya.
Menurutnya, beberapa hal menjadi catatan bagi
komisi I terhadap mitranya pada tahun 2020. Termasuk masalah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang diterima.
“Ya, saya kira optimalisasi pendapatan
daerah sekalipun dalam masa pandemi tetap berusaha memacu PAD dapat tercapai
karena itu merupakan penyangga dalam rangka pembangunan daerah. Serta tanpa PAD
yang optimal saya kira kesulitan untuk memenuhi targer dalam rangka pelayanan
masyarakat, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan ekonomi,” ungkap
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ditegaskannya, penting untuk Pemprov untuk
terus memacu pertumbuhan ekonomi dan meningktakan PAD sekalipun masih dalam
massa pandemi Covid-19.
Sementara, serapan anggaran Pemprov ditahun
2020 dinilai masih dalam batas wajar. Terlebih baik pemerintah maupun
masyarakat disulitkan dengan adanya wabah yang melanda.
“Serapan anggaran ada diatas 90 persen.
Masih dalam batas wajar karena kondisi ekonomi dimassa pandemi sehingga
pemerintahan harus fokus persoalan penanganan pandemi dan dampaknya diberbagai
bidang,” katanya.
Ia melanjutkan, penurunan itu termasuk hasil
dari upaya pembangunan, pelaksanaan berbagai proyek, terlambat dalam hal
pencairan. itu yang menyebabkan penyerapan anggaran dinilai kurang.
Namun kata Fredy, bagaimana pun yang sudah
dicapai, ia mengharapkan di 2021 penyerapan anggaran ditingkatkan lagi.
“Selain PAD, Aparatur Sipil Negara (ASN)
harus tetap konsisten berbuat maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban
melayani masyarakat sekalipun dimassa pandemi seperti ini,” katanya.
Ditambahkannya, dewan
mendorong upaya Pemprov dalam penanganan Covid-19. Baik pelayanan kesehatan,
bansos, dan tidak kalah penting stimulasi para pelaku ekonomi di massa pandemi
agar dimaksimalkan lagi karena ditahun sebelumnya dirasa masih kurang.